SANGATTA – Di ruang rapat sederhana Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, suasana terasa serius sejak Selasa (23/9/2025) pagi. Puluhan pegawai, mulai dari pejabat struktural, fungsional, hingga staf pengelola , berkumpul untuk satu tujuan besar merumuskan arah strategis lima tahun ke depan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Harmonisasi Penyusunan Renstra DPPKB Kutim Tahun 2025–2030.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (25/9/2025) itu bertajuk “Optimalisasi Kinerja DPPKB Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Program Cap Jempol Stop Stunting Kolaborasi Penanganan Keluarga Risiko Stunting di Kutai Timur guna Mendukung Pencapaian Visi Misi Daerah”.
Saat membuka kegiatan Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menegaskan pentingnya keseriusan dalam menyusun rencana strategis (Renstra). Menurutnya, dokumen ini tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan panduan nyata yang akan menentukan arah kinerja organisasi hingga lima tahun ke depan.
“Kalau kita tidak serius, 15 tahun ke depan kegiatan kita hanya jadi copy-paste dari tahun sebelumnya. Tidak ada inovasi, tidak ada hal baru. Saya tidak ingin itu terjadi. Susunlah program sesuai kebutuhan nyata masyarakat, dan tentu harus sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pimpinan bidang agar tidak menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan pada operator atau staf teknis.
“Saya ingin harmonisasi dan kolaborasi diperkuat. Jangan sampai terlihat OPD tidak ada kemajuan. Kepala bidang harus terlibat langsung, bukan hanya menggantungkan semua pada staf,” ujarnya.
Untuk memperkaya pemahaman peserta, DPPKB menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Raksa Maulana Subkidan Ali Rahman dari Universitas Indonesia, serta Al Khafid Hidayat, Sekretaris Kemendukbangga Kaltim. Mereka membawakan materi mulai dari konsep dasar perencanaan, tahapan penyusunan Renstra, hingga praktik dan diskusi.
Ketua Panitia, Mulyadi Oktama, menjelaskan kegiatan ini diikuti 30 orang peserta terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, penata kependudukan, hingga staf pelaksana.
“Tujuannya bukan hanya agar Renstra ini memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar relevan, realistis, dan bisa menjadi pedoman operasional yang efektif bagi DPPKB,” terang Mulyadi yang juga menjabat sebagai Perencana Ahli Muda.
Bagi DPPKB Kutim, Renstra ini memiliki peran vital. Selain menjadi panduan kerja, ia juga akan mendukung pencapaian visi-misi pembangunan daerah, khususnya dalam penanganan stunting. Program Cap Jempol Stop Stunting yang diusung menjadi gerakan kolaboratif yang konkret dalam menurunkan angka stunting di Kutai Timur.
Tiga hari penuh para peserta diajak mencermati, mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil lima tahun mendatang. Bukan pekerjaan ringan, namun inilah fondasi yang akan menentukan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
Di akhir kegiatan, satu harapan besar muncul agar DPPKB Kutim tidak sekadar menuliskan rencana, tetapi benar-benar menghidupkannya dalam kerja nyata. Karena di balik setiap dokumen perencanaan, ada masa depan keluarga-keluarga Kutim yang sedang dipertaruhkan.(*)
