SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem Pemerintahan Tangguh Digital yang aman dan terpercaya. Sebagai langkah strategis, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim menggelar Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi pada Selasa, (4/112025), di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Kegiatan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya Pemkab Kutim untuk memperkuat fondasi digital birokrasi, sejalan dengan visi “Terwujudnya Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.”
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa kemajuan pesat teknologi informasi (TI) membawa manfaat substansial dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, ia juga menyoroti tantangan kritis yang menyertainya, yaitu ancaman terhadap keamanan informasi.
“Insiden seperti pencurian data, penyalahgunaan akun, serangan phishing, hingga penyebaran malware kini bukan lagi ancaman yang jauh. Institusi pemerintah memiliki potensi besar untuk menjadi sasaran serangan siber,” ujar Ronny Bonar.
Ronny menambahkan bahwa kerentanan digital tidak hanya bersumber dari sistem teknologi, melainkan juga dari perilaku sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, penguatan keamanan informasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga melalui peningkatan kesadaran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu langkah penting yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah implementasi prinsip “Cyber Hygiene” atau kebiasaan menjaga kebersihan digital dalam aktivitas kerja sehari-hari.
“Sebagaimana kita menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit, menjaga kebersihan digital sangat esensial untuk menangkal ancaman siber. Hal-hal sederhana seperti:
- Penggunaan kata sandi yang kuat dan rutin menggantinya.
- Kehati-hatian terhadap tautan atau lampiran email yang mencurigakan.
Jika dilakukan secara konsisten, langkah-langkah ini akan menjadi lapisan pertahanan siber yang kokoh dalam lingkungan pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ronny Bonar menekankan bahwa seluruh ASN memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi data pribadi masyarakat yang telah dipercayakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun budaya keamanan informasi yang fundamental di Kutim.
“Setiap peserta diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan, menularkan kesadaran dan pengetahuan ini di unit kerja masing-masing. Dengan sinergi dan komitmen kolektif, kita akan mampu menciptakan lingkungan kerja digital yang aman, bersih, dan tangguh, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih lancar dan terpercaya,” tutup Ronny Bonar.
Melalui upaya ini, Pemkab Kutim mempertegas posisinya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan terpercaya, sekaligus memperkokoh pondasi menuju Kutai Timur yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era digital.
(Adv/Hms)
