SANGATTA – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur (Kutim) secara tegas menyatakan bahwa penanganan gelandangan pengemis (gepeng), badut, dan manusia silver yang hanya mengandalkan razia tanpa tindak lanjut pembinaan adalah pendekatan yang tidak efektif. Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menilai langkah penertiban yang kaku hanya memberikan solusi jangka pendek dan bersifat “di permukaan”.
“Masyarakat [gepeng] itu kadang merasa kalau ditegur ya enggak apa-apa, besok bisa diulang lagi. Karena memang tidak pernah ada tindakan nyata,” kata Ernata, mengkritik bahwa penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara rutin (dua hingga tiga kali per bulan) harus diimbangi dengan program yang memberikan efek jera positif.
Oleh karena itu, Dinsos Kutim kini berkomitmen penuh pada model penanganan baru yang fokus pada pemberdayaan berkelanjutan. Penertiban oleh Satpol PP hanya menjadi pintu masuk untuk proses yang lebih mendalam di Dinsos.
Setelah penangkapan, setiap individu—termasuk badut dan manusia silver—wajib menjalani asesmen individual yang cermat. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan potensi, minat, dan kemampuan mereka, bukan sekadar mencatat data demografi. Hasil pemetaan inilah yang menjadi dasar pemberian pelatihan keterampilan yang disesuaikan dan pendampingan untuk memulai usaha.
“Penertiban tanpa pembinaan hanya menyelesaikan masalah di permukaan, sementara pemberdayaan memberikan dampak sosial jangka panjang,” tegas Ernata.
Kolaborasi yang erat antara Satpol PP dan Dinsos menjadi kunci keberhasilan model baru ini. Dinsos berharap, setelah dididik dan dilatih, para mantan gepeng ini dapat hidup mandiri dan produktif.
“Harapan kita setelah kita didik dia bisa mengembangkan hasil. Nah, hasil dari pelatihan itu untuk usahanya,” pungkasnya, menandai era baru penanganan masalah sosial yang lebih humanis dan fokus pada kemandirian ekonomi di Kutai Timur.(Adv/Hms)
