SANDARAN, — Kawasan pesisir Kutai Timur (Kutim) mulai dilihat sebagai tumpuan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan. Anggota DPRD Kutim, H. Shabaruddin, S.Ag, menilai wilayah pesisir memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, tanpa percepatan pembangunan, daerah pesisir Kutim yang meliputi Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran, Kaubun, dan Karangan akan terus tertinggal dibanding wilayah tengah dan selatan yang sudah lebih maju.
“Kita harus melihat pesisir bukan lagi sebagai wilayah pinggiran, tapi sebagai beranda depan Kutai Timur. Potensinya luar biasa, tapi akses jalan, jembatan, dan air bersih masih jauh dari memadai,” ujar Shabaruddin saat ditemui di Sandaran, Sabtu (8/11/2025).
Sebagai Sekretaris Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) di DPRD Kutim, Shabaruddin menilai kawasan pesisir memiliki posisi strategis dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia menyebut, kekayaan laut dan hasil pertanian di wilayah tersebut belum tergarap maksimal karena terbatasnya infrastruktur dan dukungan pemerintah.
“Nelayan di Sandaran dan Sangkulirang punya potensi hasil tangkapan laut yang besar. Begitu juga dengan petani di Karangan dan Kaubun yang produktif. Tapi kalau akses jalan rusak, hasilnya susah dibawa ke pasar. Itu yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain sektor perikanan dan pertanian, Shabaruddin menyoroti potensi wisata pesisir yang dinilainya bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Pantai-pantai alami dan kawasan hutan mangrove di wilayah timur Kutim, menurutnya, berpeluang dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan jika didukung fasilitas memadai dan promosi berkelanjutan.
Shabaruddin menegaskan, pemerataan pembangunan antara pesisir dan wilayah tengah Kutim perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai bahwa selama ini fokus pembangunan masih terpusat di kawasan perkotaan dan daerah penyangga industri, sementara pesisir belum mendapatkan porsi anggaran yang seimbang.
“Kalau kita bicara pemerataan, artinya semua wilayah harus dapat perhatian yang proporsional. Pesisir bukan daerah yang bisa diabaikan, justru di situlah letak kekuatan ekonomi non-tambang Kutai Timur,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik akan menurun, distribusi hasil panen menjadi lebih efisien, dan roda ekonomi lokal bergerak lebih cepat.
Selain persoalan infrastruktur, Shabaruddin juga menyoroti minimnya program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ia meminta agar Dinas terkait menyalurkan bantuan sarana produksi seperti alat tangkap, mesin perahu, bibit pertanian, serta pelatihan usaha kecil bagi warga di wilayah pantai.
“Kita ingin masyarakat pesisir mandiri dan berdaya saing. Jadi bantuan tidak cukup berupa alat, tapi juga pendampingan agar hasil usaha mereka bisa terus berkembang,” kata politisi Partai Gelora itu.
Ia juga mendorong agar program pemberdayaan nelayan tidak bersifat seremonial atau jangka pendek, melainkan terencana dan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat pesisir bisa memiliki daya tahan ekonomi yang kuat menghadapi perubahan musim maupun fluktuasi harga hasil laut.
Kolaborasi Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Pesisir
Menurut Shabaruddin, percepatan pembangunan di wilayah pesisir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi antara DPRD, dunia usaha, dan masyarakat lokal agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah harus membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta, misalnya melalui investasi di pelabuhan perikanan, pengolahan hasil laut, atau agrowisata pesisir. Masyarakat lokal juga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan,” ujarnya menambahkan.
Ia optimistis, jika pembangunan pesisir dilakukan secara terarah dan inklusif, Kutai Timur akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
“Wilayah pesisir adalah wajah depan Kutim. Kalau kawasan ini maju, maka kemajuan daerah akan merata hingga ke pelosok,” pungkasnya.(Adv/DPRD)
