
KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono, menyoroti kompleksitas masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Menurutnya, isu ATS tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi dan penguatan dari berbagai faktor, yang menuntut pendekatan solusi yang jauh dari sekadar sektoral.
Mulyono menjelaskan bahwa kombinasi antara kemiskinan ekonomi dan isolasi geografis secara langsung mendorong praktik pekerja anak, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan di Kutai Timur. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa permasalahan anak putus sekolah tidak akan terselesaikan hanya dengan program bantuan sementara.
“Permasalahan ATS ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral atau program bantuan sementara. Yang dibutuhkan adalah intervensi multidimensi yang menyentuh akar permasalahan dan melibatkan berbagai pihak,” ujar Mulyono.
Disdikbud menyerukan perlunya upaya bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, tokoh adat, komunitas lokal, hingga sektor swasta. Upaya ini harus diarahkan pada perbaikan sistemik, meliputi:
- Pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga.
- Kampanye perubahan budaya.
- Penegakan regulasi yang melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa hambatan.
“Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan rencana aksi yang kolaboratif lintas sektor, serta kebijakan yang menyasar langsung pada kelompok rentan, agar cita-cita pendidikan untuk semua benar-benar bisa diwujudkan, tidak hanya di kota, tetapi juga di pelosok-pelosok kecamatan di Kabupaten Kutai Timur,” tegasnya.
Mulyono menambahkan bahwa penanganan isu ATS ini menjadi prioritas utama dan merupakan alasan utama dalam pembuatan proyek perubahan yang ia ikuti dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
Upaya penanganan ATS ini akan diperkuat dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang konsep akademisnya dikembangkan melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan strategi berbasis bukti yang efektif untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak di Kutai Timur.(Adv/KOM)

