KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono, memperkenalkan proyek perubahan strategis yang diberi nama Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK). Proyek ini berfokus pada perbaikan sistemik dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan target ambisius, yaitu menurunkan angka ATS internal di Disdikbud sebesar 70-90% dalam kurun waktu satu tahun.
Ruang lingkup internal proyek SITISEK berpusat pada optimalisasi organisasi Disdikbud. Output utamanya meliputi:
- Verifikasi Data Akurat: Kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Tim Penggerak PKK untuk memverifikasi data ATS secara akurat (by name by address).
- Perbaikan Infrastruktur: Rehabilitasi ruang kelas sekolah.
- Bantuan Pendidikan: Penyediaan buku, seragam, dan biaya dasar pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin.
- Pembentukan Tim Khusus: Pembentukan “Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah” untuk fokus mengurangi angka drop out (DO).
Outcome internal yang diharapkan adalah peningkatan efisiensi organisasi dan penguatan komitmen staf, sejalan dengan kekuatan struktural Disdikbud, seperti alokasi 20% APBD untuk pendidikan.
Secara eksternal, SITISEK dirancang untuk memperluas dampak penanganan ATS melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah. Ini mencakup masyarakat sipil, sektor swasta (CSR), tokoh adat dan agama, hingga organisasi kemasyarakatan. Ruang lingkup ini bertujuan untuk menjawab tantangan eksternal utama seperti kemiskinan, pernikahan dini, praktik pekerja anak, dan isolasi geografis.
Roadmap SITISEK merupakan panduan komprehensif yang memetakan langkah-langkah strategis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim 2025-2045. Kegiatan utama dalam proyek ini mencakup:
- Validasi Data ATS: Melaksanakan pendataan ulang by name by address (BNBA) untuk menghasilkan data yang terverifikasi dan bebas duplikasi, melibatkan Pokja 2 PKK Kabupaten dan perangkat desa/RT, serta memanfaatkan teknologi digital.
- Pembentukan Tim Penanganan: Membentuk Tim Khusus yang melibatkan unsur eksekutif tertinggi (Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK, Bunda PAUD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan mitra pendidikan untuk penanganan anak berisiko tidak sekolah.
- Penyusunan Strategi: Menyusun Master Plan dan Rencana Aksi strategis berbasis data BNBA. Dokumen ini memetakan permasalahan ATS secara rinci, termasuk faktor penyebab di wilayah pedalaman, pesisir, perkebunan, dan pertambangan, yang kemudian diterjemahkan menjadi program praktis seperti beasiswa, sekolah terbuka, dan kelas jauh.
- Implementasi Program Prioritas: Meluncurkan inisiatif seperti beasiswa transportasi dan seragam, pendirian kelas jauh di wilayah terpencil, serta kampanye budaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan mencegah pernikahan dini.
- Optimalisasi Layanan: Mengoptimalkan implementasi Cara Pelayanan Jemput Bola (CAP JEMPOL) dengan memaksimalkan peran Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF), SKB, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program, termasuk penurunan angka ATS, peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan.
Melalui pendekatan holistik dan terstruktur ini, Disdikbud Kutim bertekad mengatasi akar masalah ATS dan memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak.(Adv/KOM)
