Sangatta– Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kutai Timur, H. Akhmad Wasrip, ST, menegaskan peran strategis pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS sebagai garda terdepan partai dalam melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat kecamatan.
Penegasan tersebut disampaikan Wasrip saat melantik pengurus DPC PKS di 18 kecamatan se-Kutai Timur, yang dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Kutim. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim Akbar Tanjung, SP, unsur partai politik, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, relawan, serta tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Wasrip menyampaikan bahwa kepengurusan DPC yang baru mengemban amanah besar untuk memastikan kehadiran PKS benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, seluruh struktur partai harus mampu mengawal dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat, sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur.
“PKS harus hadir dengan kerja nyata. Bukan sekadar struktur organisasi, tetapi menjadi solusi atas persoalan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya soliditas dan kedisiplinan struktur partai sebagai fondasi perjuangan politik. Wasrip menyebut, kekuatan PKS terletak pada kerja kolektif yang terorganisir, berpegang teguh pada AD/ART serta konstitusi partai.
“Soliditas dan kebersamaan adalah modal utama. Amanah ini harus dijaga dengan kerja tim yang kuat dan saling menguatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wasrip menegaskan arah perjuangan PKS Kutim yang mengedepankan politik kolaboratif. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dan lintas organisasi dalam agenda tersebut, menurutnya, merupakan wujud komitmen PKS untuk membangun sinergi demi kemajuan Kutai Timur.
“PKS terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen. Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama menuju kemenangan dan kebermanfaatan yang lebih luas,” katanya.
Di sela pelaksanaan Rakerda, PKS Kutim juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menyerahkan dana solidaritas hasil penggalangan kader dan simpatisan kepada Ketua DPW PKS Kalimantan Timur Ardiansyah Sulaiman. Total dana yang terkumpul mencapai lebih dari Rp89 juta.
Wasrip menjelaskan, aksi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden PKS dan Ketua DPW PKS Kaltim, yang mewajibkan seluruh pejabat publik dari PKS melakukan pemotongan gaji minimal Rp2,5 juta sebagai bentuk empati dan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Nilai empati dan kepedulian sosial harus menjadi karakter setiap kader dan pejabat publik PKS dalam menjalankan amanah,” pungkasnya. (dy)
