SANGATTA – Upaya memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satunya melalui rencana penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digagas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dengan jajaran BPKP Kaltim yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Kutim, Senin (19/1/2026). Tim BPKP Kaltim dipimpin langsung oleh Tiodore EP Sinurat.
Dalam pertemuan itu, Tiodore menjelaskan bahwa workshop merupakan agenda rutin BPKP yang telah berjalan sejak 2017 sebagai bagian dari penguatan peran pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Sejumlah kabupaten di Kaltim, seperti Penajam Paser Utara dan Paser, telah lebih dulu menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan serupa.
Workshop direncanakan digelar pada 29 Januari 2026 dengan melibatkan sekitar 230 peserta. Sasaran kegiatan ini meliputi kepala desa dan camat se-Kutai Timur, pendamping desa, serta unsur perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda, hingga Disperindagkop dan UKM.
“Fokus utama workshop ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan perangkat desa agar mampu mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi,” ungkap Tiodore.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2026. Untuk itu, BPKP menghadirkan narasumber berpengalaman dari tingkat nasional maupun regional.
Beberapa di antaranya adalah Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sinta Rosma Yenti, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Tiodore, kehadiran para narasumber ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait kebijakan pengelolaan keuangan desa, mekanisme penyaluran dana desa, hingga strategi pengawasan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di tingkat desa.
Menanggapi pemaparan tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan dukungan penuh terhadap rencana workshop tersebut. Ia menilai peningkatan pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan anggaran menjadi kunci penting dalam mencegah persoalan hukum sekaligus memaksimalkan manfaat dana desa bagi masyarakat.
“Kegiatan seperti ini sangat strategis agar seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang sama dan kuat dalam mengelola anggaran desa yang nilainya cukup besar,” kata Ardiansyah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta agar BPKP turut memberikan penguatan pendampingan terhadap program unggulan daerah, yakni Bantuan Keuangan Khusus Desa (BankeuDes), termasuk program Rp250 juta per RT yang saat ini tengah digulirkan Pemkab Kutim.
“Kami berharap pengelolaan BankeuDes, khususnya program Rp250 juta per RT, juga menjadi materi workshop agar implementasinya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui workshop ini, Pemkab Kutai Timur berharap tata kelola keuangan desa semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik, anggaran desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Ns)
