SANGATTA – Gelombang aksi solidaritas guru honorer memadati halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur pada Senin (4/5/2026) pagi. Kedatangan puluhan pahlawan tanpa tanda jasa ini disambut langsung oleh Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, guna mendiskusikan tuntutan terkait masa depan kepegawaian mereka.
Dalam suasana yang berlangsung tertib, para guru menyuarakan aspirasi yang selama ini menjadi keresahan di lapangan, antara lain:
Kejelasan Status: Kepastian jenjang karir bagi tenaga honorer.
Kesejahteraan: Peningkatan standar upah yang layak.
Formasi ASN: Kepastian slot pengangkatan dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Respon Pemerintah: 251 Formasi Telah Diusulkan
Menanggapi tuntutan tersebut, Misliansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan kuota ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
”Kami sangat mengapresiasi kontribusi besar para guru bagi pendidikan di Kutim. Saat ini, sebanyak 251 formasi ASN telah kami usulkan ke pemerintah pusat. Kami sedang menunggu hasil keputusan resminya,” ujar Misliansyah di hadapan awak media.
Ia juga menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diambil daerah harus tetap selaras dengan regulasi dari pemerintah pusat, namun aspirasi ini dipastikan menjadi prioritas koordinasi antarinstansi.
Usai berdialog di BKPSDM, massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Kutai Timur untuk memperkuat tuntutan mereka. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, bersama sembilan anggota legislatif lainnya.
Dalam audiensi tersebut, pihak DPRD menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan mengenai status dan kesejahteraan guru honorer agar mendapatkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh tenaga pendidik di Kutai Timur.(Lk)
