KUTIM HARUS MAMPU MENGUBAH KEKAYAAN ALAM
MENJADI KEMERDEKAAN RAKYAT
Oleh: Iwan A Fuad
Kutai Timur tidak kekurangan kekayaan, yang perlu dipastikan adalah apakah kekayaan itu sedang diubah menjadi masa depan. Di bawah tanahnya tersimpan sumber daya bernilai besar. Di atas tanahnya terdapat perkebunan, pertanian, kehutanan, pesisir, keragaman hayati, serta masyarakat dengan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya berkembang. Karena itu, pertanyaan pembangunan Kutim hari ini seharusnya bukan lagi, “Berapa besar APBD kita?” Melainkan, “Apa yang tersisa bagi generasi Kutim ketika kekayaan alam itu suatu hari berkurang?”. Pertanyaan tersebut penting karena sejarah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis melahirkan kemakmuran. Daerah dapat kaya secara statistik tetapi tetap menghadapi jalan rusak, ketimpangan antarkawasan, kualitas SDM yang tertinggal, desa yang belum produktif, kerusakan lingkungan, dan ekonomi lokal yang rapuh. Di sinilah Kutai Timur sedang menghadapi persimpangan sejarah.
Kekayaan Alam Bukan Tujuan Akhir
Selama puluhan tahun, ekonomi banyak daerah penghasil sumber daya, dibangun dengan pola sederhana: mengambil, menjual, menerima pendapatan, lalu membelanjakan. Model ini memberikan pertumbuhan, tetapi mempunyai batas. Harga komoditas berubah. Kebijakan pertambangan berubah. Dunia bergerak menuju transisi energi. Cadangan alam tidak selamanya tersedia. Pada saat yang sama, eksploitasi meninggalkan biaya ekologis yang dapat berlangsung jauh lebih lama dibanding umur sebuah tambang. Maka, sumber daya alam Kutim harus diperlakukan sebagai modal untuk membeli masa depan. Pendapatan dari kekayaan alam harus dikonversi menjadi lima kekayaan baru: manusia yang unggul, infrastruktur produktif, industri lokal, institusi pemerintahan yang kuat, dan lingkungan yang lestari.
Jika transformasi ini berhasil, Kutim akan tetap kuat ketika era ekstraktif melemah. Jika gagal, generasi mendatang mungkin mewarisi persoalan lingkungan ketika nilai ekonominya telah pergi.
Jangan Terjebak Pemerintahan Berbasis Kegiatan
Tantangan berikutnya justru berada di dalam pemerintahan. Birokrasi Indonesia terlalu lama dibentuk oleh logika kegiatan: ada program, ada anggaran, ada pelaksanaan, ada laporan pertanggungjawaban. Ketika semuanya selesai secara administratif, kegiatan dianggap berhasil. Padahal rakyat tidak hidup dari SPJ. Rakyat membutuhkan hasil. Karena itu, ukuran kepala OPD seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa persen anggaran terserap?” Bupati perlu bertanya lebih keras: “Masalah apa yang berhasil Anda selesaikan?” Berapa keluarga keluar dari kemiskinan? Berapa lapangan pekerjaan tercipta? Berapa UMKM naik kelas? Berapa kilometer jalan benar-benar membuka pusat produksi? Berapa desa menjadi mandiri? Berapa anak memperoleh pendidikan berkualitas? Berapa investasi menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat lokal?. Kutim membutuhkan perubahan dari government by activities menjadi government by results. Dalam paradigma baru itu, kepala dinas haruslah menjadi pemimpin perubahan.
ASN Harus Naik Kelas
APBD besar tidak menjamin pemerintahan hebat. Pemerintahan hebat lahir ketika manusia yang mengelolanya juga hebat. Karena itu, investasi paling strategis Kutim sesungguhnya adalah investasi kepada ASN. Kepala OPD harus mempunyai kemampuan membaca data, memimpin manusia, mengelola anggaran, membangun kolaborasi, memahami teknologi dan AI, bernegosiasi dengan perusahaan, menggerakkan masyarakat, serta berani mengambil inovasi yang tetap berada dalam koridor hukum. Promosi jabatan perlu semakin diarahkan kepada kompetensi dan kinerja. Jabatan jangan menjadi hadiah. Jabatan adalah amanah untuk menghasilkan perubahan. Kutim bahkan layak membangun Government Leadership Academy: ruang pembelajaran berkelanjutan bagi kepala OPD, camat dan calon pemimpin birokrasi. Di masa depan, kompetisi antardaerah pada hakikatnya bukan kompetisi APBD. Ia adalah kompetisi kualitas manusia yang mengelola APBD.
Dari Daerah Tambang Menjadi Daerah Industri
Transformasi ekonomi merupakan pekerjaan terbesar. Kutim tidak boleh selamanya dikenal karena apa yang dikeluarkan dari tanahnya. Kutim harus mulai dikenal karena apa yang mampu diproduksi masyarakatnya. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, agroindustri, ekonomi pesisir, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif dan industri pengolahan harus dipersiapkan menjadi mesin ekonomi berikutnya. Desa menjadi kuncinya. Bayangkan apabila setiap desa mempunyai satu mesin ekonomi unggulan: komoditas utama, koperasi atau BUMDes yang sehat, pendamping usaha, akses pembiayaan, teknologi produksi dan akses pasar. Maka dana desa, APBD, TJSL perusahaan dan investasi swasta tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Semuanya bertemu untuk membangun ekosistem produksi desa. Inilah perubahan penting: desa tidak lagi menjadi objek belanja pemerintah, tetapi menjadi pusat penciptaan nilai ekonomi.
Perusahaan Harus Meninggalkan Warisan
Kutim juga membutuhkan kontrak sosial baru dengan perusahaan. Selama ini hubungan pemerintah, masyarakat dan perusahaan sering direduksi menjadi CSR: bantuan kegiatan, sembako, pembangunan fasilitas atau sponsorship. Semua itu bermanfaat, tetapi belum cukup.
Perusahaan besar yang beroperasi puluhan tahun seharusnya meninggalkan sesuatu yang tetap hidup bahkan setelah operasi perusahaan berakhir. Misalnya sekolah vokasi, tenaga kerja tersertifikasi, koperasi pemasok, pengusaha lokal, pusat teknologi pertanian, industri pengolahan, rehabilitasi lingkungan, serta dana pembangunan ekonomi pascatambang. Dengan kata lain, perusahaan jangan hanya meninggalkan bekas eksploitasi, tetapi harus ikut meninggalkan peradaban ekonomi baru.
DPRD Jangan Terjebak Politik Proyek
Transformasi juga dibutuhkan di parlemen daerah. DPRD mempunyai kekuatan besar melalui legislasi, anggaran dan pengawasan. Kekuatan tersebut akan jauh lebih bernilai apabila diarahkan dari politik distribusi proyek menuju politik hasil pembangunan. Setiap anggaran besar seharusnya diuji dengan pertanyaan sederhana: Apakah meningkatkan produktivitas rakyat? Apakah menciptakan pekerjaan? Apakah mengurangi ketimpangan? Apakah memperkuat ekonomi lokal? Dan apakah manfaatnya masih terasa sepuluh atau dua puluh tahun lagi?. Pemerintah dan DPRD boleh berbeda pendapat. Bahkan perbedaan diperlukan dalam demokrasi. Tetapi keduanya tidak boleh berbeda mengenai tujuan akhirnya: kemakmuran rakyat Kutai Timur.
Tokoh Kutim Juga Memiliki Tanggung Jawab
Pembangunan bukan monopoli pemerintah. Ulama, tokoh adat, akademisi, pengusaha, aktivis, profesional, perempuan, pemuda, media dan diaspora Kutim harus mempunyai ruang dalam merumuskan masa depan daerah. Kutim membutuhkan konsensus elite yang sederhana tetapi kuat: Berbeda politik, satu masa depan Kutai Timur. Pilkada selesai dalam hitungan bulan. Pemerintahan berlangsung lima tahun. Tetapi sebuah peradaban dibangun puluhan tahun. Tokoh sejati karena itu tidak diukur dari seberapa dekat ia dengan kekuasaan, tetapi dari warisan apa yang ia tinggalkan kepada generasi berikutnya.
Kembali kepada Cita-Cita Kemerdekaan
Pada akhirnya, pembicaraan mengenai masa depan Kutim harus dikembalikan kepada alasan Republik Indonesia didirikan. Pembukaan UUD 1945 tidak memerintahkan pemerintah sekadar membangun gedung atau membelanjakan anggaran. Negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menghadirkan keadilan sosial. Maka kemerdekaan di Kutai Timur belum selesai hanya karena Merah Putih berkibar. Kemerdekaan harus hadir ketika anak di pedalaman memperoleh pendidikan bermutu. Ketika masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Ketika petani mempunyai pasar. Ketika pemuda memperoleh pekerjaan bermartabat. Ketika masyarakat sekitar tambang ikut menikmati nilai ekonomi. Ketika hutan, sungai dan lingkungan tidak dikorbankan tanpa masa depan. Itulah makna kemerdekaan yang substantif.
Apa yang Akan Kita Wariskan?
Bayangkan Kutai Timur pada 2045. Tambang tidak lagi menjadi satu-satunya wajah ekonomi. Desa-desa menjadi pusat produksi. Anak-anak Kutim mengisi posisi profesional dan kepemimpinan. Pengusaha lokal tumbuh. Industri pengolahan berkembang. Pemerintahan bekerja berbasis data. Perusahaan menjadi mitra pembangunan. Lingkungan yang pernah terdegradasi mulai dipulihkan. Itu bukan mimpi yang mustahil. Tetapi pekerjaan itu harus dimulai sekarang. Sebab generasi mendatang kelak tidak hanya bertanya berapa besar APBD Kutai Timur pada masa kita. Mereka akan mengajukan pertanyaan yang jauh lebih berat: Ketika Kutai Timur sedang kaya-raya, apa yang dilakukan generasi kita dengan kekayaan itu?. Jawabannya tidak boleh hanya berupa gedung, jalan dan laporan realisasi anggaran. Jawabannya harus berupa manusia unggul, ekonomi yang mandiri, pemerintahan yang kuat, desa yang produktif, dan alam yang tetap dapat diwariskan. Kutim tidak cukup menjadi daerah kaya. Kutim harus menjadi daerah yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi kemerdekaan manusia. Dan barangkali, di situlah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar menemukan maknanya di bumi Kutai Timur.
Bekasi, 16 Agustus 2026
