SANGATTA – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur, Trisno, SSTP, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Erau Adat Pelas Benua Kutim yang baru pertama kali diadakan. Acara yang merupakan inisiatif kolaboratif antara majelis dan pemangku adat dengan pemerintah daerah ini dinilai berjalan sangat baik.
”Persiapannya luar biasa karena ini pengalaman pertama di Kutai Timur, dan ini menjadi terobosan agar eksistensi keadatan menjadi roh dalam setiap pembangunan,” ujar Trisno saat diwawancarai.
Trisno juga menyoroti kelancaran pelaksanaan acara tersebut, yang menurutnya sangat membanggakan untuk ukuran penyelenggaraan perdana. Meskipun belum bisa dibandingkan dengan perayaan serupa di Kutai Kartanegara (Kukar) yang sudah berlangsung puluhan tahun, ia menegaskan bahwa pencapaian ini sudah sangat luar biasa.
Ke depannya, Trisno memastikan bahwa Erau Adat Pelas Benua tidak hanya akan menjadi harapan, melainkan telah ditetapkan sebagai agenda rutin tahunan oleh Bupati Kutai Timur.
Acara ini bukan lagi sekadar agenda majelis adat, melainkan telah menjadi agenda resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Trisno juga menjelaskan mengenai arahan Bupati terkait silsilah dan sejarah wilayah di Kutai Timur yang perlu didalami. Ia menekankan bahwa salah satu output penting dari kegiatan ini adalah pembangunan jati diri dan pemahaman tentang asal-usul wilayah Kutim secara historis.
”Nanti akan ada kolaborasi antara pemerintah daerah, dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan, dengan majelis dan lembaga adat untuk menelusuri sejarahnya,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa tugas penamaan wilayah (toponimi) yang ada di Bagian Tata Pemerintahan akan disinergikan dengan lembaga adat.
Dari sisi regulasi, setiap daerah diwajibkan memiliki catatan sejarah yang terperinci sejak awal mula permukiman hingga masa kini. Hal ini sejalan dengan aspek kebudayaan dan administrasi pemerintahan.
Terkait dengan pelestarian bukti-bukti budaya seperti masjid tua, musala, dan makam, Trisno mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pencatatan melalui Bagian Pemerintahan dan akan dibantu oleh majelis adat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelestarian dan pengembangan budaya telah terintegrasi dalam 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati hingga tahun 2029, serta dalam rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.
”Kenapa kami sangat optimis? Karena program ini masuk dalam program unggulan, bukan sekadar program normatif,” tandas Trisno.
Selain membahas pelestarian budaya, Trisno juga menyampaikan informasi mengenai rangkaian peringatan HUT Kutai Timur ke-27 yang telah berlangsung sejak 7 Oktober lalu.
”Tanggal 7 itu ada kegiatan cross (off-road), tanggal 8 ada pemberian satya lencana dan kegiatan di DPRD,” jelasnya. Rangkaian acara akan terus berlanjut hingga akhir Oktober dengan sekitar 30 agenda, termasuk upacara dan Expo yang berlangsung hingga tanggal 18 Oktober.
Salah satu agenda menarik dalam HUT kali ini adalah pemecahan Rekor MURI untuk deklarasi anti-narkoba yang diinisiasi oleh Polres Kutim. Menurut Trisno, deklarasi ini diperkirakan melibatkan sekitar 10.000 peserta. Sekitar 1.000 peserta akan hadir secara fisik di kantor bupati, sementara sisanya akan mengikuti secara daring dari seluruh kecamatan di Kutai Timur.(ADV/Diskominfo Kutim)
