Kutai TimurPemerintahan

Sekda Kutim Resmikan ULT, Pangkas Birokrasi dan Perkuat Integrasi Data

263
×

Sekda Kutim Resmikan ULT, Pangkas Birokrasi dan Perkuat Integrasi Data

Share this article

SANGATTA – Upaya meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Sekretariat Kabupaten, pemerintah daerah berupaya menghadirkan mekanisme pelayanan yang lebih praktis, memperpendek rantai birokrasi, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.

Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian ULT oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). Kehadiran unit ini diharapkan menjadi pusat pelayanan administrasi yang terintegrasi dengan dukungan sistem digital dan pengelolaan data lintas perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Rizali mengatakan, capaian pelayanan publik Kutim yang meraih predikat terbaik pada 2024 harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Menurut dia, pertumbuhan masyarakat dan perkembangan daerah akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan pemerintah.

“Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita, kebutuhan akan layanan juga akan semakin meningkat,” kata Rizali.

Dia menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan terpadu membutuhkan empat komponen utama, yakni regulasi yang jelas, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta dukungan operasional dan pembiayaan. Regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) telah tersedia sehingga pelaksanaannya perlu diperkuat melalui kesiapan teknis dan koordinasi antarperangkat daerah.

Selain penyederhanaan pelayanan, Rizali menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung integrasi data. Sistem yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut nantinya diharapkan terhubung dengan ULT Sekretariat Daerah dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut dia, integrasi tersebut diperlukan agar data yang dimiliki masing-masing perangkat daerah dapat dimanfaatkan secara bersama. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi didukung informasi yang saling terhubung dan akurat.

Rizali menambahkan, ketersediaan data yang valid menjadi salah satu faktor penting dalam mengevaluasi pelaksanaan 50 program unggulan Bupati Kutim selama periode kepemimpinan lima tahun. Data tersebut diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian inflasi daerah agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Di lingkungan Sekretariat Daerah, ia juga meminta pembagian kewenangan dan alur koordinasi diperjelas melalui masing-masing Asisten Sekda. Dengan mekanisme tersebut, ASN maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi dapat langsung berkoordinasi melalui unit sesuai bidang tugasnya tanpa harus selalu menemui Sekda. (ADV/Diskominfo2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *