
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan tingkat kebutuhan serta urgensinya.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengatakan, banyak kebutuhan sektor pendidikan yang memerlukan penanganan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan di satuan pendidikan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal.
“Penyelesaiannya harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran agar setiap program dapat dilaksanakan secara realistis, terukur, dan tepat sasaran,” kata Mulyono belum lama ini.
Menurut dia, dukungan anggaran yang lebih besar tentu akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan pendidikan. Meski demikian, keterbatasan anggaran bukan berarti kegiatan dan pelayanan pendidikan harus dihentikan.
Dia menegaskan, operasional pendidikan tetap harus berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan program yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten juga tetap dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kalau anggarannya banyak, tentu kita bisa berbuat lebih maksimal. Tetapi, kalau anggarannya terbatas, bukan berarti kegiatan harus berhenti. Operasional pendidikan tetap harus berjalan,” ujarnya.
Mulyono menyebutkan, keterbatasan anggaran sejauh ini belum sampai menimbulkan hambatan serius terhadap pelaksanaan program pendidikan. Namun, dukungan pendanaan yang belum sepenuhnya mencukupi membuat sejumlah kebutuhan di lapangan belum dapat dipenuhi secara bersamaan.
Dalam mengevaluasi kinerja sektor pendidikan, Disdikbud Kutim menggunakan empat indikator utama. Keempatnya meliputi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, rapor pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, serta keberhasilan pelaksanaan program unggulan bupati.
Indikator tersebut menjadi acuan untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai sasaran. Dengan demikian, penyesuaian anggaran tidak mengubah arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah.
Salah satu program yang mengalami penyesuaian cakupan penerima adalah bantuan seragam sekolah. Jika anggaran mencukupi, bantuan tersebut dapat diberikan kepada seluruh peserta didik yang membutuhkan. Namun, dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah memprioritaskan peserta didik baru.
Kebijakan serupa diterapkan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pembangunan gedung sekolah. Mulyono mengatakan, jumlah pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut dia, dalam kondisi anggaran yang memadai, pembangunan dapat diperluas hingga 20-50 unit bangunan. Namun, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah menentukan jumlah dan lokasi pembangunan berdasarkan urgensi kebutuhan di lapangan.
Karena itu, pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya mengejar jumlah bangunan, tetapi juga memperhatikan pemerataan akses pelayanan dan kebutuhan sekolah yang paling mendesak.
Mulyono berharap, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut dia, pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus terus berjalan melalui perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat, sembari tetap memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat Kutai Timur. (ADV/Diskominfo)

