Kutai Timur

Disdukcapil Kutim Gencarkan Aktivasi IKD, Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

266
×

Disdukcapil Kutim Gencarkan Aktivasi IKD, Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Share this article

SANGATTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengintensifkan pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial (perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengatakan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan, khususnya untuk mendukung proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat bantuan sosial.

“Melalui IKD, proses verifikasi data penerima manfaat dapat dilakukan lebih akurat karena dilengkapi fitur pemindaian wajah serta pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara otomatis,” ujar Jumeah belum lama ini.

Menurut dia, pemanfaatan identitas digital juga menjadi salah satu langkah untuk memperkuat validasi data masyarakat.

Dengan sistem ini, potensi manipulasi maupun ketidaksesuaian data penerima bantuan yang dapat terjadi dalam mekanisme pendataan manual bisa diminimalkan,” jelasnya.

Disdukcapil Kutim pun mengerahkan personel untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan langsung kepada masyarakat dalam proses aktivasi IKD. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami manfaat identitas digital serta dapat menggunakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, keterbatasan jaringan internet yang masih ditemukan di sejumlah wilayah pedesaan menjadi tantangan dalam pemerataan layanan administrasi kependudukan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil Kutim terus mengoptimalkan peran petugas register desa.

Melalui dukungan petugas tersebut, berbagai pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), hingga pengurusan perpindahan penduduk, tetap diupayakan berjalan efektif di 141 desa. Upaya ini juga didukung fasilitasi jaringan serta perluasan integrasi sistem pelayanan.

Jumeah menegaskan, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet tetap memperoleh hak atas dokumen kependudukan. Dengan demikian, transformasi layanan digital tidak menghambat masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi.

Selain persoalan jaringan, Disdukcapil Kutim juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD melalui layanan daring. Masyarakat diminta tidak sembarangan memberikan data pribadi maupun informasi kependudukan kepada pihak yang tidak dapat dipastikan identitasnya.

Dia menegaskan, aktivasi IKD harus dilakukan melalui pendampingan langsung oleh petugas resmi yang memiliki kewenangan dan hak akses dari pemerintah pusat.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk memastikan proses aktivasi dilakukan oleh petugas resmi Disdukcapil. Jangan mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan aktivasi IKD secara daring dan meminta data pribadi,” tegasnya.

Melalui penguatan pendampingan dan integrasi layanan kependudukan, Disdukcapil Kutim berharap pemanfaatan IKD semakin luas. Selain mempermudah akses identitas digital, langkah tersebut diharapkan mampu mendukung validitas data kependudukan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan serta tepat sasaran. (ADV/Diskominfo2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *