
SANGATTA – Ketiadaan buku atau akta nikah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran anak. Meski demikian, dokumen kelahiran tetap dapat diterbitkan meskipun orang tua belum memiliki dokumen perkawinan resmi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jumeah, menjelaskan, dalam kondisi tersebut pencatatan akta kelahiran anak menggunakan status anak seorang ibu.
Menurutnya, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran harus didukung bukti hubungan perkawinan orang tua sesuai persyaratan administrasi kependudukan yang berlaku.
“Nama ayah tidak langsung dicantumkan karena hubungan perkawinan orang tua belum dibuktikan sesuai syarat yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Meski demikian, orang tua tetap memiliki jalur hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan anak. Salah satunya melalui permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama, tetapi belum memiliki pencatatan resmi.
Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, penetapan pengadilan tersebut dapat menjadi dasar untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan, termasuk pencatatan identitas anak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Orang tua dapat mengurus pencatatan identitas anak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain isbat nikah, terdapat pula mekanisme penetapan asal-usul anak melalui pengadilan. Jalur ini dapat ditempuh apabila permohonan isbat nikah tidak dikabulkan sehingga hubungan hukum antara anak dan orang tuanya perlu memperoleh penetapan tersendiri.
Melalui mekanisme tersebut, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum mengenai asal-usul anak. Penetapan ini selanjutnya dapat menjadi dasar bagi orang tua untuk mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan.
Jumeah mengimbau masyarakat agar memahami persyaratan penerbitan akta kelahiran, khususnya terkait pencantuman identitas kedua orang tua. Dengan melengkapi dokumen dan mengikuti prosedur hukum yang tersedia, hak administrasi kependudukan anak dapat dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. (ADV/Diskominfo2)

