
SANGATTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mengembangkan program pemutakhiran data kependudukan berbasis Rukun Tetangga (RT). Program ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan jumlah penduduk antara data administrasi kependudukan dan data warga yang dihimpun pengurus RT.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengatakan perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dasar pencatatan penduduk. Disdukcapil menggunakan prinsip de jure, yakni pencatatan berdasarkan domisili sesuai dokumen kependudukan yang sah.
Sementara itu, pendataan yang dilakukan pengurus RT cenderung menggunakan pendekatan de facto, yaitu berdasarkan keberadaan seseorang secara fisik di wilayah tersebut. Perbedaan metode ini menyebabkan jumlah penduduk dalam catatan RT tidak selalu sama dengan data resmi Disdukcapil.
Jumeah mencontohkan kondisi kawasan perkebunan yang banyak dihuni pekerja dari luar daerah. Dalam pendataan lapangan, jumlah orang yang tinggal di kawasan tersebut bisa mencapai 1.500 orang. Namun, berdasarkan data administrasi kependudukan Kutim, jumlahnya mungkin hanya sekitar 700 orang.
“Fakta di lapangan jumlahnya bisa lebih banyak. Tetapi berdasarkan data Dukcapil, mereka belum tercatat sebagai penduduk Kutim karena belum memiliki KTP Kutim,” jelas Jumeah.
Menurut dia, sebagian pekerja masih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dari daerah asal. Kondisi tersebut membuat mereka belum masuk dalam pencatatan penduduk Kutim, meskipun secara fisik telah tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.
Selain perbedaan domisili administratif, perubahan jumlah penduduk yang tidak dilaporkan kepada pengurus RT juga menjadi penyebab ketidaksesuaian data. Warga yang pindah maupun pendatang baru terkadang tidak menyampaikan perubahan status tempat tinggal kepada pengurus lingkungan.
Melalui program pemutakhiran ini, Disdukcapil berupaya menyandingkan data administrasi kependudukan dengan buku induk warga yang dimiliki masing-masing RT. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi penduduk, baik berdasarkan dokumen resmi maupun keberadaan faktual di lapangan.
Jumeah menilai pengurus RT memiliki peran penting dalam proses tersebut karena menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya. Informasi mengenai warga yang datang, pindah, maupun menetap dapat membantu pemerintah melakukan pencocokan dan pembaruan data secara berkala.
Ia berharap keterlibatan RT dalam program tersebut dapat meningkatkan akurasi data kependudukan di Kutim. Data yang lebih mutakhir diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah lebih tepat sasaran. (ADV/Diskominfo2)

