SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menerima audiensi dari jajaran Pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Kutim, Selasa (2/9/2025) malam di Rumah Jabatan Bupati. Dalam kesempatan itu, Ketua PERHAPI Kutim, Zulfikar Rahman Sagala, menyampaikan undangan khusus kepada Ardiansyah untuk menjadi pembicara dalam forum nasional yang akan berlangsung di Palembang, November mendatang.
Menurut Zulfikar, Bupati Kutim diminta berbicara mengenai “Optimalisasi dan Peran Dana Bagi Hasil dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Daerah Penghasil Sumber Daya Mineral dan Batubara.” Tema tersebut dipilih karena dinilai sangat relevan dengan kondisi Kutim sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Tanah Air. Selain Kutim, forum itu juga akan diikuti kepala daerah dari Morowali, Muara Enim, dan Lahat.
Tak hanya itu, Zulfikar juga menginformasikan bahwa Kutim akan menjadi tuan rumah Forum Group Discussion (FGD) Nasional pada Oktober 2025. FGD tersebut akan membahas standarisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor pertambangan batubara, bertepatan dengan HUT PERHAPI, Hari Pertambangan Nasional, sekaligus HUT Kutim.
“Melalui FGD ini, kami ingin memperkenalkan standar ESG ke tingkat nasional sekaligus menegaskan bahwa Kutim berkomitmen pada praktik pertambangan yang berkelanjutan,” ungkap Zulfikar. Ia menambahkan, saat ini anggota PERHAPI Kutim berjumlah sekitar 240 orang, mayoritas berasal dari perusahaan tambang di wilayah tersebut.
Bupati Ardiansyah menyambut baik undangan dan rencana kegiatan itu. Ia menyatakan siap mempersiapkan diri untuk tampil sebagai pembicara, meski tetap mempertimbangkan agenda lain yang juga cukup padat.
“Saya akan mempelajari lebih dalam materi yang diminta. Tapi tentu saya juga harus menyesuaikan dengan jadwal, karena di bulan September ada agenda LEMHANAS, dan pada 10 November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan,” jelasnya.
Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemkab Kutim untuk menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran daerah dalam pembangunan ekonomi nasional.(*)
