SANGATTA – PT Kaltim Prima Coal (KPC) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui pendekatan berbasis data yang valid dan terverifikasi. Komitmen tersebut disampaikan Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, Febriana Kurniasari, usai pembukaan kegiatan pembekalan verifikasi dan validasi data keluarga risiko stunting.
Kegiatan pembekalan verifikasi dan validasi (verval) Keluarga Risiko Stunting (KRS) dan data stunting itu digelar di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026), dengan melibatkan 50 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari Kecamatan Sangatta Utara.
Febriana menjelaskan, pembekalan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program kolaborasi penurunan stunting yang sebelumnya telah dicanangkan. Program tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPPKB Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, hingga jajaran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Menurutnya, proses pembekalan menjadi tahapan krusial sebelum para kader turun melakukan verval langsung ke lapangan.
Penyamaan persepsi dan standar kerja dinilai penting agar data yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi riil keluarga sasaran.
“Kami ingin memastikan para kader memiliki metode dan pendekatan yang tepat. Jangan sampai sudah turun ke lapangan, tetapi caranya keliru dan justru menimbulkan penolakan dari masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, KPC sebelumnya telah menerima data KRS dari DPPKB serta data stunting dari Dinas Kesehatan. Namun, untuk memastikan seluruh intervensi yang diberikan tepat sasaran, data tersebut perlu diverifikasi ulang secara menyeluruh.
“Hasil verval inilah yang nantinya menjadi dasar bagi KPC dan mitra kontraktor dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Febriana.
Dalam tahap pembekalan ini, KPC menyiapkan anggaran sekitar Rp50–60 juta. Meski nilainya relatif terbatas, dana tersebut dinilai strategis untuk menjamin kualitas pelaksanaan dan meminimalkan potensi kesalahan data.
Febriana menegaskan, KPC tetap menghormati kewenangan pemerintah daerah dan tidak bermaksud mengambil alih peran instansi terkait. Perusahaan, kata dia, berfokus membantu pada sektor-sektor yang belum sepenuhnya terjangkau pemerintah, seperti penyediaan jamban, akses air bersih, serta bentuk pendampingan lainnya, dengan tetap mengedepankan koordinasi lintas pihak.
Ia juga menilai bahwa tantangan utama penanganan stunting tidak hanya terletak pada bantuan langsung seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), melainkan pada intervensi yang bersifat struktural dan membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Penurunan stunting tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki tujuan yang sama dan bergerak bersama. KPC siap menjadi bagian dari kolaborasi tersebut,” pungkasnya.(*)
