SANGATTA – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur terus diperkuat melalui pembenahan kualitas data. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) menegaskan pentingnya akurasi verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai dasar penyaluran program yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kecamatan Sangatta Utara yang berlangsung di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026). Sebanyak 50 TPK mengikuti pelatihan yang melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menegaskan bahwa ketepatan data menjadi kunci utama keberhasilan seluruh program intervensi stunting. Menurutnya, kesalahan dalam proses pendataan berpotensi menyebabkan bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan riil keluarga sasaran.
“Verifikasi dan validasi data bukan sekadar kegiatan administratif. Ini adalah fondasi dari setiap kebijakan dan program penanganan stunting. TPK harus memahami betul kondisi keluarga yang didata, bukan hanya mencatat angka,” ujarnya.
Junaidi juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan humanis saat melakukan pendataan di lapangan. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat diharapkan lebih terbuka dan memahami bahwa data yang dihimpun bertujuan untuk menghadirkan program nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan keluarga.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi petugas. Surat tugas resmi dinilai krusial untuk membangun kepercayaan publik, terutama di tengah meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan data pribadi.
Sementara itu, Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, Febriana Kurniasari, menyampaikan bahwa data hasil verval akan menjadi rujukan utama dalam menentukan jenis intervensi yang akan diberikan kepada keluarga berisiko stunting.
“Kami ingin memastikan setiap bantuan benar-benar sesuai kebutuhan. Tidak semua keluarga membutuhkan fasilitas yang sama. Ada yang perlu akses sanitasi, ada pula yang lebih membutuhkan pendampingan pengasuhan atau pemenuhan gizi,” jelasnya.
Febriana menegaskan bahwa KPC berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan berjalan searah dengan kebijakan penurunan stunting di Kutim.
“Melalui kolaborasi lintas sektor dan data yang valid, kami berharap intervensi yang dilakukan dapat menurunkan angka KRS secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan generasi Kutai Timur yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya.(*)
