SANGATTA – Di tengah dinamika pertumbuhan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menata ulang arah pembangunan ekonomi daerah. Hilirisasi industri dan penguatan kemandirian fiskal menjadi fokus utama, seiring upaya mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemkab Kutim merumuskan sembilan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan. Kebijakan tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal, pengendalian dan stabilitas harga kebutuhan pokok, peningkatan investasi, hingga optimalisasi produktivitas sektor-sektor unggulan.
Ketua Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, Haris Abdul, menilai peta jalan tersebut sebagai momentum konsolidasi kekuatan ekonomi daerah. Menurutnya, stabilitas ekonomi yang diiringi pemerataan pembangunan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fondasi ketahanan ekonomi Kutim.
“Stabilitas, pemerataan, dan peningkatan pendapatan asli daerah merupakan kunci kekuatan ekonomi Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya belum lama ini.
Salah satu strategi utama yang disorot adalah hilirisasi industri kelapa sawit. Selama ini, komoditas perkebunan tersebut masih didominasi aktivitas hulu. Pemerintah daerah mendorong penguatan sektor pengolahan agar produk sawit tidak berhenti pada bahan mentah, melainkan berkembang menjadi produk bernilai tambah seperti Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya.
Langkah ini diharapkan mampu memperluas rantai usaha, memperkuat struktur industri daerah, serta membuka lapangan kerja baru. Selain sawit, sektor pertanian dan perikanan juga dipacu sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi. Peningkatan produksi, pengolahan bernilai tambah, serta penguatan jejaring distribusi menjadi prioritas pengembangan.
Pada saat bersamaan, infrastruktur ekonomi dan logistik terus diperkuat guna menunjang efisiensi arus barang dan jasa, sehingga daya saing produk daerah dapat meningkat di pasar regional maupun nasional.
Haris menekankan, seluruh strategi tersebut harus dijalankan secara terukur oleh perangkat daerah (PD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi, selaras dengan visi-misi serta 50 program ARMY yang mengusung daya saing berkelanjutan berbasis hilirisasi produk unggulan daerah. Ia juga menilai peran organisasi nonpemerintah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah sangat penting dalam mendukung akselerasi pembangunan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kutim, lanjutnya, diharapkan mampu menjadi jembatan sekaligus negosiator yang menghadirkan investor potensial. Pasalnya, minat investasi kerap terkendala persoalan klasik birokrasi dan perizinan.
“Dalam berbagai forum diskusi, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, keluhan mengenai birokrasi yang berbelit masih sering disampaikan investor. Jika tidak ada perbaikan komunikasi yang cepat dan tepat oleh OPD terkait, isu ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Harapannya, dalam lima tahun kepemimpinan ARMY ada terobosan dan legacy yang ditinggalkan untuk Kutai Timur,” tegasnya.
Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, tambah Haris, berkomitmen memetakan berbagai persoalan tersebut sekaligus menawarkan solusi, termasuk dalam penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.
“Ekonomi harus terus tumbuh. Faktor kondusivitas daerah juga sangat penting agar kepercayaan investor terjaga dan menjadi jalan baru bagi peta ekonomi Kutai Timur,” pungkasnya.
Dengan orientasi pada hilirisasi, penguatan sektor riil, dan pembenahan tata kelola, Kutim menegaskan komitmen menuju kemandirian fiskal. Upaya ini bukan sekadar mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh, adaptif, dan berkelanjutan. (*)
