SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mengarahkan strategi pembangunan ekonominya ke jalur yang lebih berkelanjutan. Di tengah tumbuhnya kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat hilirisasi sektor unggulan sekaligus mendorong kemandirian fiskal.
Langkah ini ditempuh sebagai respons atas tingginya ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama yang masih ditopang sektor ekstraktif. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini memprioritaskan penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi riil di berbagai sektor produktif.
Ketua Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, Haris Abdul, menilai arah kebijakan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkokoh struktur ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan harus dibarengi dengan pemerataan dan stabilitas agar daya tahan ekonomi semakin kuat.
“Pertumbuhan saja tidak cukup. Pemerataan dan peningkatan pendapatan asli daerah harus berjalan beriringan agar ekonomi Kutai Timur lebih kokoh,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri kelapa sawit. Selama ini, aktivitas ekonomi masih dominan di sektor hulu.
Pemerintah daerah mendorong pengembangan industri pengolahan agar komoditas sawit menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam daerah. Produk turunan seperti minyak olahan dan berbagai hasil industri berbasis sawit dinilai mampu memperluas peluang usaha sekaligus menyerap tenaga kerja.
Selain perkebunan, sektor pertanian dan perikanan juga diposisikan sebagai pilar diversifikasi ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi, penguatan rantai distribusi, serta pengolahan hasil menjadi produk siap pasar menjadi bagian dari strategi memperluas basis ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut ditopang dengan penguatan infrastruktur dan sistem logistik guna meningkatkan efisiensi serta daya saing produk lokal. Dengan dukungan tata kelola yang lebih responsif, pemerintah berharap iklim investasi di Kutim semakin kondusif.
Haris juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi, khususnya dalam pelayanan perizinan. Ia menyebut masih adanya persepsi prosedur yang berbelit menjadi tantangan tersendiri dalam menarik minat investor.
Menurutnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kutim dapat memainkan peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan calon investor. Sinergi yang kuat diyakini mampu menghadirkan terobosan nyata dalam lima tahun kepemimpinan daerah saat ini.
Selain itu, penguatan UMKM dan koperasi dipandang sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang tidak boleh diabaikan. Dukungan kelembagaan, akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati sektor besar.
Dengan strategi hilirisasi, diversifikasi sektor unggulan, dan pembenahan tata kelola, Kutai Timur menatap fase baru pembangunan ekonomi. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, tangguh, dan tidak lagi bertumpu pada satu sektor semata. (Ns)
