SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan keseriusannya dalam mendukung program prioritas kepala daerah dengan meluncurkan dua inisiatif strategis pada tahun 2026: AKSIS (Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan dan Stunting) dan Sekolah Lansia. Kedua program ini merupakan upaya inovatif DPPKB untuk mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyatakan bahwa perancangan program didasarkan pada analisis data yang komprehensif dari sumber BINA Bangga Kencana BKKBN dan data keluarga berisiko stunting dari aplikasi Siga Mobile (termasuk fitur Elsimil).
“Basis data yang kami gunakan memuat indikator kebutuhan keluarga secara detail, mulai dari kelayakan hunian, akses air bersih, hingga kebutuhan layanan Keluarga Berencana (KB). Ini memungkinkan intervensi program dirancang lebih tepat sasaran, termasuk penanganan kelompok rentan,” ujar Achmad Junaidi.
Program AKSIS dirancang sebagai platform kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Tujuannya adalah memperkuat sinergi program melalui peningkatan kapasitas berbasis pelatihan.
- Peningkatan Kapasitas: Peserta (30 orang per angkatan dari OPD terkait) akan menerima pendampingan langsung dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Target Sinergi: “Melalui AKSIS, kami mengintegrasikan data dan program antar-OPD untuk memastikan seluruh upaya bergerak ke satu tujuan yang sama, yaitu percepatan penurunan stunting,” jelas Achmad Junaidi.
Sekolah Lansia disiapkan sebagai tindak lanjut implementasi program nasional Sidaya (Lansia Berdaya). Program ini akan dilaksanakan selama satu tahun dan ditutup dengan prosesi wisuda.
- Materi Fokus: Kegiatan mencakup pemeriksaan kesehatan, senam, pelatihan keterampilan, dan edukasi yang dirancang untuk menjaga produktivitas dan keberdayaan lansia.
- Mekanisme Pelaksanaan: DPPKB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kutim, memanfaatkan fasilitas pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Fokus Awal: Program ini akan dimulai di Kecamatan Sangatta Utara sebelum diperluas secara bertahap.
DPPKB Kutim juga mengumumkan perluasan cakupan Sekolah Siaga Kependudukan ke seluruh 18 kecamatan. Sebuah tonggak sejarah baru, instansi ini mulai menerima mandat anggaran pendidikan pada tahun 2026, yang akan memperkuat program unggulan Jemput Bola Pendidikan Nonformal.
Achmad Junaidi menekankan adanya perubahan fundamental dalam pendekatan pelatihan kader. Mulai tahun depan, pelatihan akan bergeser dari hotel ke lokasi per kecamatan atau zona terdekat untuk memastikan manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami mengalihkan pendekatan pelatihan agar langsung ke masyarakat di lapangan. Ini tidak hanya menjamin layanan dan pelatihan tepat sasaran, tetapi juga memungkinkan pelibatan langsung stakeholder terkait dan perusahaan untuk melihat kondisi riil,” pungkasnya. (Adv/Hms)
