SANGATTA – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Achmad Junaidi, menekankan peran strategis dan vital media massa dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah. Achmad Junaidi menegaskan bahwa tanpa publikasi yang efektif dan berkualitas, banyak upaya serta capaian pemerintah tidak akan tersampaikan kepada masyarakat luas.
Pernyataan ini disampaikan Achmad Junaidi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/11/2025), dalam rangka membahas pentingnya penyebarluasan informasi pembangunan.
“Peran media sangat vital. Media bukan hanya sekadar menyebarkan berita, tetapi berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang krusial antara pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya. “Untuk publikasi yang baik itu penting. Kalau tidak ada yang menulis, tidak ada yang tahu. Masyarakat tidak pernah membaca berita, akhirnya tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan.”
Pada kesempatan yang sama, Junaidi juga menyoroti perlunya peningkatan efisiensi kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Ia mengingatkan bahwa fokus utama pejabat harus berada pada implementasi program di lapangan, bukan hanya pada kegiatan seremonial atau protokoler.
“Tugas utama kita adalah memastikan seluruh program berjalan dengan baik di lapangan. Terlalu sering tampil belum tentu menunjukkan kinerja yang baik. Yang penting itu hasil dan dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Junaidi berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara seluruh pihak, terutama insan pers di Kutim, untuk secara konsisten menyampaikan informasi pembangunan secara akurat, mendidik, dan objektif.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas konten. “Kerja sama antara pemerintah dan insan media perlu terus diperkuat agar informasi yang disampaikan kepada publik lebih berkualitas dan objektif,” tambahnya, sembari mengisyaratkan rencana diskusi lebih lanjut mengenai peningkatan mutu tulisan-tulisan pers.
Melalui kemitraan yang kuat ini, diharapkan informasi mengenai capaian pembangunan dapat tersampaikan secara optimal, mendorong partisipasi publik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.(Adv/Hms)
