SANGATTA – Legislatif Kutai Timur (Kutim) memberikan sinyal kuat bahwa komitmen untuk menjaga pemerataan pembangunan tidak akan surut, meskipun menghadapi tantangan berupa proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegaskan bahwa daerah-daerah pinggiran dan desa justru harus menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi wilayah.
Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, mengungkapkan bahwa fokus pembangunan harus beralih dari sekadar proyek-proyek monumental menjadi upaya nyata dalam menciptakan akses dan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Menurutnya, desa adalah ujung tombak yang menentukan kemajuan konektivitas dan ketahanan ekonomi Kutim secara keseluruhan.
Pandi Widiarto memastikan bahwa DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal untuk melindungi program-program strategis vital dari pemangkasan yang mungkin terjadi akibat penyesuaian fiskal. Program seperti perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan, serta penyediaan infrastruktur dasar lainnya—yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pelosok—dijamin tidak akan terhenti.
Beliau menekankan bahwa istilah “pemerataan” bukanlah sekadar retorika politik, melainkan sebuah manifestasi konkret dari keberpihakan wakil rakyat terhadap kesejahteraan warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Ketika kita berbicara tentang pemerataan, kita sesungguhnya berbicara tentang memastikan tingkat kesejahteraan yang sama, mulai dari desa hingga kota. Ini adalah garis merah yang akan terus kita jaga dalam pembahasan anggaran 2026,” tegas Pandi Widiarto.
Untuk memastikan arah pembangunan tetap stabil di tengah tekanan anggaran, Pandi Widiarto menyoroti pentingnya koordinasi yang solid dengan pemerintah pusat dan penguatan sinergi antarlembaga di tingkat daerah. Ia meyakini bahwa dengan semangat kolaborasi yang kuat, Kutim memiliki daya tahan untuk terus bergerak maju.
Menurutnya, penurunan APBD tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan visi pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, hal ini harus mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih efisien, tepat sasaran, dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif atau skema pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga.
“Selama visi pembangunan daerah kita jelas, fokusnya berpihak pada peningkatan kualitas hidup rakyat, dan semangat kolaborasi ini terus dijaga, Kutim tidak akan berhenti berkembang. Kami di DPRD siap mengawal agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh penjuru Kutai Timur,” tutupnya, menegaskan optimisme legislatif terhadap masa depan pembangunan daerah.(Adv/DPRD)
