
SANGATTA – Legislatif Kutai Timur (Kutim) menyerukan perlunya langkah strategis dan inovatif dari pemerintah daerah (Pemda) dalam merespons proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026. Alih-alih melakukan pemotongan anggaran secara sporadis, Pemda didorong untuk menerapkan konsep efisiensi produktif guna menjaga kelangsungan program prioritas dan pelayanan publik.
Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menilai bahwa penurunan APBD tidak boleh diartikan sebagai kemunduran, melainkan sebagai momentum untuk menata ulang pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pandi Widiarto menekankan bahwa efisiensi harus dipahami sebagai cara berpikir yang produktif dan tepat sasaran, bukan hanya tindakan pemotongan anggaran secara membabi buta. Ia mengajak Pemda untuk lebih cermat dalam mengalokasikan sumber daya.
“Efisiensi sejati bukan berarti menghapus program-program yang dibutuhkan rakyat, melainkan menata ulang proses penganggaran agar hasilnya maksimal. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk hal-hal yang memiliki dampak signifikan dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” jelas Pandi.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang bijak adalah kunci untuk menjaga stabilitas daerah. Hal ini mencakup penghapusan kegiatan atau pos anggaran yang bersifat seremonial, duplikasi, atau kurang memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan.
Lebih lanjut, Pandi Widiarto menyoroti pentingnya menjaga moral dan semangat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam skema efisiensi, ia mengingatkan agar Pemda tidak mengorbankan kesejahteraan atau motivasi pegawai, sebab ASN adalah motor penggerak utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan implementasi program daerah.
“ASN adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Mereka membutuhkan dukungan dan motivasi yang utuh untuk bekerja secara optimal, terutama di tengah tantangan fiskal. Pengelolaan keuangan yang bijak harus sejalan dengan upaya menjaga semangat dan kinerja mereka,” tegasnya.
Di samping efisiensi internal, Pandi juga menggarisbawahi perlunya inovasi agresif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan kepada pemerintah pusat untuk bantuan pendanaan (Dana Alokasi Khusus/DAK), menjalin kemitraan dengan pihak swasta, atau memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap optimal.
Dengan perpaduan antara manajemen anggaran yang cerdas, efisiensi yang produktif, dan inovasi dalam pembiayaan, Pandi Widiarto optimis bahwa Kutim akan mampu melewati masa-masa sulit. “APBD mungkin akan mengalami penurunan, itu adalah tantangan yang harus kita hadapi dengan kepala dingin. Namun, yang paling penting adalah semangat membangun dan melayani rakyat tidak boleh ikut meredup. Kita harus terus maju,” tutupnya.(Adv/DPRD)

