SANGATTA – Komitmen PT Ithaca Resources Group dalam menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan arah pembangunan daerah mendapat acungan jempol dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Langkah proaktif ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Kutim.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, setelah menghadiri Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial dan Konsultasi Rancangan Program PPM PT Ithaca Resources di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (24/6/2026).
”Kami sangat menghargai langkah PT Ithaca Resources. Walau saat ini operasionalnya masih dalam tahap konstruksi dan belum memulai produksi, mereka sudah menunjukkan komitmen kuat dengan berkoordinasi bersama Pemda untuk memaparkan rencana programnya. Ini sebuah awal yang sangat baik,” kata Januar.
Menurut Januar, langkah yang diambil oleh PT Ithaca Resources—yang menaungi PT KNC, SNC, BNK, NWC, EPN, dan NKC—merupakan respons cepat terhadap visi kolaborasi yang terus digaungkan Pemkab Kutim. Sinergi ini dinilai penting agar alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan dampak yang nyata, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat lokal.
Mengenai implementasi di lapangan, Januar menjelaskan bahwa seluruh program PPM maupun Corporate Social Responsibility (CSR) akan dikoordinasikan di bawah naungan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pemkab Kutim. Dalam forum ini, Bappeda memegang peran strategis sebagai sekretaris yang bertugas menyinkronkan data pembangunan.
”Sebagai sekretariat TJSL, tugas Bappeda adalah menyediakan dan memaparkan data kepada pihak korporasi. Kami akan memperlihatkan program prioritas daerah mana saja yang belum terakomodasi oleh APBD. Di celah itulah perusahaan bisa masuk untuk mengintervensi melalui program PPM mereka,” urai Januar menambahkan.
Dengan adanya keterpaduan skema ini, Januar juga mengajak masyarakat dari tingkat kecamatan hingga desa untuk ikut mengawal realisasi program di lapangan. Evaluasi berkala terhadap integrasi program ini nantinya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun depan, demi mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Berkaca dari koordinasi positif ini, Pemkab Kutim berencana mengumpulkan seluruh pelaku usaha di Kutai Timur dalam sebuah forum khusus dalam waktu dekat.
”Ke depan, Pemkab Kutim akan menggelar forum khusus dengan mengundang seluruh perusahaan. Kita perlu membangun kesamaan persepsi sejak awal. Targetnya, semua program CSR di Kutai Timur bisa benar-benar sejalan dan saling mendukung dengan program prioritas yang dicanangkan pemerintah daerah,” tutup Januar.(*)
