SANGATTA – Persoalan harga tandan buah segar (TBS), legalitas perkebunan hingga kesejahteraan petani menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Pemerintah Kabupaten Kutim berharap kepengurusan baru DPD APKASINDO periode 2026–2031 dapat mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan petani, sekaligus menjadi penghubung antara petani, perusahaan, dan pemerintah.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD APKASINDO Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Kamis (29/10/2026).
Ardiansyah mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru tersebut. Menurutnya, kelapa sawit masih menjadi salah satu sektor andalan yang memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional.
Karena itu, pengembangan industri sawit perlu didukung seluruh pihak. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga petani sebagai bagian penting dalam rantai produksi perkebunan.
“Sudah jelas bahwa sawit menjadi andalan di Indonesia, sehingga wajib kita dukung. Semua elemen masyarakat perlu mendukung, dan perusahaan juga harus diberikan kesempatan untuk terus berkembang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi kelapa sawit tidak hanya berhenti pada produksi minyak goreng. Berbagai produk turunannya masih dapat dikembangkan sehingga memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
Namun, di tengah besarnya potensi tersebut, perlindungan terhadap petani tetap harus menjadi perhatian. Ardiansyah berharap APKASINDO dapat membantu petani menghadapi persoalan harga, termasuk mengantisipasi praktik permainan harga oleh tengkulak.
“Harapannya, APKASINDO bisa menjadi barometer keberadaan petani kelapa sawit di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi pelindung bagi para petani,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD APKASINDO Kutim periode 2026–2031, Yan, mengatakan pihaknya akan berupaya menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Menurutnya, persoalan perkebunan sawit tidak bisa diselesaikan dengan menyalahkan satu pihak. Diperlukan komunikasi dan kerja sama antara petani, perusahaan, serta pemerintah agar berbagai persoalan dapat dicarikan jalan keluar.
“Kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani dan menjadi wadah untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada, kemudian memfasilitasinya kepada pemerintah maupun perusahaan,” ungkapnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah harga TBS. Yan menilai perjuangan mendapatkan harga yang layak perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas buah dan kemampuan petani dalam mengelola kebun.
APKASINDO juga berencana memberikan pendampingan dan edukasi agar petani memahami faktor-faktor yang memengaruhi harga jual TBS, sekaligus meningkatkan kualitas hasil panen.
Selain persoalan harga, legalitas dan sertifikasi perkebunan juga menjadi perhatian. Yan menyebut pemenuhan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) penting untuk mendorong tata kelola perkebunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Ia berharap petani sawit di Kutim tidak hanya bertahan pada kegiatan budidaya, tetapi juga memiliki kesempatan berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Di sisi lain, APKASINDO juga ingin mendorong agar kontribusi ekonomi sektor perkebunan sawit semakin dirasakan masyarakat dan memberikan manfaat bagi daerah.
Untuk memperluas pendampingan, organisasi tersebut membuka kesempatan bagi petani yang memiliki kebun kelapa sawit untuk bergabung. Bahkan, kepemilikan kebun seluas satu hektare sudah dapat menjadi dasar untuk menjadi anggota.
Melalui kepengurusan baru ini, APKASINDO Kutim diharapkan mampu memperkuat pendampingan petani, memperjuangkan harga TBS yang layak, serta membangun kemitraan yang lebih terbuka dengan pemerintah dan perusahaan.
Dengan demikian, perkembangan industri kelapa sawit di Kutai Timur tidak hanya menguntungkan dari sisi produksi, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.(Hb)
