
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai mempersiapkan penerapan program wajib belajar 13 tahun yang ditargetkan berjalan pada 2027. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari program wajib belajar 12 tahun dengan memasukkan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari tahapan pendidikan wajib.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan, kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, pendidikan sejak usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus mempersiapkan kemampuan anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar (SD).
“Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian pendidikan sejak usia dini. Dengan fondasi yang lebih kuat, anak-anak akan lebih siap mengikuti proses pembelajaran di jenjang berikutnya,” kata Mulyono belum lama ini.
Ia menjelaskan, penerapan wajib belajar 13 tahun tidak hanya berorientasi pada penambahan masa pendidikan formal. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang memiliki kemampuan akademik, sosial, emosional, serta karakter yang baik.
Untuk menunjang pelaksanaannya, Disdikbud Kutim memastikan ketersediaan lembaga PAUD terus diperkuat. Saat ini, seluruh 139 desa dan dua kelurahan di Kutim telah memiliki sedikitnya satu lembaga PAUD. Jumlah satuan pendidikan PAUD yang tersebar di wilayah tersebut tercatat lebih dari 300 lembaga.
Mulyono menilai, pemerataan lembaga PAUD hingga tingkat desa menjadi modal utama dalam merealisasikan program tersebut. Dengan ketersediaan layanan pendidikan yang semakin merata, anak-anak di wilayah pedalaman diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini.
“Kehadiran PAUD di setiap desa menjadi fondasi penting agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar sejak usia dini tanpa terkendala akses maupun jarak,” ujarnya.
Selain memastikan pemerataan akses, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan PAUD. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik serta peningkatan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.
Meski demikian, penerapan program wajib belajar 13 tahun masih membutuhkan landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Regulasi tersebut tengah dipersiapkan sebagai pedoman pelaksanaan sebelum kebijakan diberlakukan pada 2027.
Disdikbud akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa, pengelola lembaga PAUD, satuan pendidikan, hingga orang tua. Pemerintah juga akan memetakan kebutuhan layanan pendidikan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan seluruh anak usia dini terdata dan mendapatkan akses pendidikan.
Program wajib belajar 13 tahun ini sekaligus melengkapi berbagai upaya Pemkab Kutim dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari penguatan pendidikan dasar hingga penyediaan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
Dengan demikian, kesinambungan akses pendidikan diharapkan dapat terbangun dari jenjang usia dini sampai perguruan tinggi.
Mulyono berharap, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam menyiapkan generasi Kutai Timur yang lebih berkualitas. Ia menilai, investasi pendidikan harus dimulai sejak dini agar anak-anak memiliki bekal pengetahuan, karakter, dan keterampilan untuk menghadapi perkembangan zaman.
“Pendidikan bukan sekadar ruang belajar, tetapi pelita yang menerangi arah pembangunan daerah. Melalui pendidikan yang berkualitas sejak usia dini hingga perguruan tinggi, kita berharap lahir generasi Kutai Timur yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya. (ADV/diskominfo2)

