MUARA ANCALONG – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengambil sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Kecamatan Muara Ancalong dan Busang. Prosesi pengambilan sumpah janji berlangsung di Lamin Datun, Kecamatan Muara Ancalong, Minggu (15/11/2026).
Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan keanggotaan BPD di sejumlah desa. Dengan terpenuhinya susunan keanggotaan, fungsi BPD dalam pemerintahan desa diharapkan tetap berjalan, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan, serta membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa.
Turut hadir dalam pengambilan sumpah janji, Ketua TP PKK Kutim Hj Siti Robiah, Kadinsos Kutim Ernata, Camat Muara Ancalong Saberan Nete, Camat Busang Uleh Juk, Forum Koordinasi Pimpinan Camat (Forkopimcam), Kabag Kesra Setkab Kutim Norhadi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Yudieth, Ketua Baznas Kutim, Kepala desa se Kecamatan Long Mesangat dan Busang, perwakilan perusahaan serta tamu undangan lainnya.
Dari total 19 anggota yang dilantik, sembilan orang berasal dari Kecamatan Muara Ancalong. Mereka merupakan perwakilan dari enam desa yang telah melalui proses penjaringan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun anggota BPD PAW dari Kecamatan Muara Ancalong terdiri atas Sapi’i dan Sery Yati dari Desa Kelinjau Ulu, Asnawaty dari Desa Kelinjau Ilir, serta Nordin dari Desa Senyiur.
Selanjutnya, Muhamad Arsat dari Desa Muara Dun. Sementara itu, Desa Long Tesak diwakili Jumardi dan Jeri Pradana, sedangkan Faisal Rahman dan Alim Yusuf berasal dari Desa Long Poq Baru.
Sementara itu, Kecamatan Busang ada 10 anggota BPD PAW. Mereka berasal dari sejumlah desa yang juga mengalami kekosongan keanggotaan sehingga diperlukan pengisian untuk menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan di tingkat desa.
Perwakilan tersebut meliputi Welli dari Desa Long Pejeng, Lin Noh Heng dari Desa Kebo Ilir, serta Siti Halidah dan Erwin dari Desa Long Bentuq. Kemudian, Desa Long Nyelong diwakili Sapri S, Aman Lian, dan Jessi Nurlia.
Adapun Laing dilantik sebagai anggota BPD PAW dari Desa Rantau Sentosa, Darlisnawati dari Desa Long Lees, serta Robert Lending dari Desa Mekar Baru.
Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa pengisian anggota BPD melalui mekanisme PAW sangat penting dilakukan untuk memastikan fungsi kelembagaan di tingkat desa tetap berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut membawa tanggung jawab moral yang besar.
“Selamat kepada seluruh anggota BPD PAW yang baru dilantik. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pribadi yang sangat besar, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ucapnya.
Ia berpesan agar para anggota BPD dapat bekerja secara objektif dan profesional. Selain itu, anggota BPD diminta untuk benar-benar memahami regulasi hukum mulai dari Peraturan Desa hingga Undang-Undang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.
“Pahami betul Peraturan Desa, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, hingga Undang-Undang agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.
Usai pelantikan, salah seorang anggota BPD PAW dari Desa Kelinjau Ulu Sery Yatimenyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengatakan, para anggota yang baru dilantik siap menjalankan tugas dan membangun kerja sama dengan pemerintah desa.
“Kami sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari BPD. Ke depan, kami siap bekerja dengan baik dan bersinergi bersama pemerintah desa demi kemajuan masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Robert Lending, anggota BPD PAW dari Desa Mekar Baru. Menurut dia, jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan desa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Melalui pelantikan tersebut, para anggota BPD PAW diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, serta mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV/Diskominfo2)
