SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sebagai langkah mendukung program tematik penurunan stunting dan manajemen risiko. Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai Senin (4/11/2024), di Meeting Room DPPKB Kutim dan juga diikuti secara virtual melalui Zoom.
Workshop ini menghadirkan auditor muda dan auditor pelaksana dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber. Sebanyak 54 peserta turut hadir, termasuk pejabat struktural, staf fungsional penata DPPKB, staf pelaksana, perwakilan perangkat daerah, dan dua kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, membuka acara ini dengan menyampaikan pentingnya penerapan SPIP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sistem manajemen risiko menjadi bagian vital untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting di masyarakat. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun sistem manajemen risiko sebagai langkah akselerasi penurunan stunting di Kutim,” ungkap Achmad.
Ia menekankan bahwa setiap kegiatan pemerintah harus berorientasi pada hasil yang jelas dan akuntabel. Achmad berharap workshop ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan DPPKB dalam menyusun, mengelola, dan mengawasi program-program yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, Achmad juga meminta dukungan penuh dari BPKP Kalimantan Timur untuk terus mendampingi perangkat daerah dalam penerapan SPIP. “Kami berharap BPKP dapat memberikan bimbingan berkesinambungan, sehingga program pemerintah menjadi lebih terarah dan efektif,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Achmad mengimbau perangkat daerah untuk aktif berkoordinasi dengan BPKP dalam setiap kegiatan. Ia yakin bahwa sinergi ini dapat membantu Kutim mencapai target penurunan stunting, yang juga mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan DPPKB, Kurnia, dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan penerapan SPIP pada tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program. “Penerapan SPIP penting untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah, sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal,” jelas Kurnia.
Dengan terselenggaranya workshop ini, DPPKB Kutim berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting di daerah. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (adv)
