SANGATTA – Yan, politisi dari Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait rencana pelaksanaan puluhan paket proyek Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract/MYC) yang akan datang. Sorotan utamanya diarahkan pada buruknya kinerja kontraktor MYC di masa lalu yang menyebabkan proyek terbengkalai.
Kekhawatiran ini disampaikan Yan menyusul pengajuan usulan 32 paket proyek MYC oleh Pemkab Kutim yang ditaksir bernilai triliunan rupiah.
Yan secara tegas meminta Pemkab Kutim, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk segera melakukan audit kelayakan secara menyeluruh terhadap semua calon kontraktor yang dipertimbangkan untuk mengerjakan proyek MYC. Tujuannya mutlak: mencegah terulangnya kegagalan proyek di masa lalu.
“Pengalaman buruk harus menjadi pelajaran pahit. Proyek infrastruktur skema tahun jamak yang gagal diselesaikan tepat waktu atau terhenti di tengah jalan, tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menunda manfaat pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Yan dalam wawancaranya.
Anggota Komisi D ini menekankan bahwa proyek MYC adalah investasi modal yang sangat besar. Jika kontraktor tidak memiliki kesiapan yang mumpuni, risiko pembangunan mangkrak akan merugikan publik secara luas.
“Kami tidak ingin pengalaman buruk terulang. Kami meminta Pemkab untuk benar-benar melakukan audit kelayakan secara ketat, meliputi kemampuan teknis hingga kondisi finansial mereka, sebelum menetapkan pemenang tender,” tuturnya.
Yan berharap, dengan proses seleksi dan audit yang lebih ketat, proyek-proyek MYC yang baru direncanakan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu antara tahun 2026 hingga 2028.
Pihaknya memastikan bahwa DPRD, khususnya Fraksi Gerindra, akan mengawal pelaksanaan proyek MYC secara intensif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran. Hal ini penting demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat di seluruh Kabupaten Kutai Timur.(Adv/DPRD)
