Kutai TimurPemerintahan

Investasi Rp 40 Triliun, Kutim Pastikan Tenaga Kerja Lokal Diprioritaskan

260
×

Investasi Rp 40 Triliun, Kutim Pastikan Tenaga Kerja Lokal Diprioritaskan

Share this article

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Kalimantan Timur, memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk memastikan masyarakat lokal mendapat prioritas dalam penyerapan tenaga kerja. Langkah ini menjadi penting seiring masuknya investasi baru yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 40 triliun.

Besarnya nilai investasi tersebut dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa manfaat investasi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, terutama melalui kebijakan perekrutan tenaga kerja lokal.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim, Sulisman, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki regulasi yang mengatur komposisi tenaga kerja lokal dan nonlokal dengan perbandingan 80:20. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2024.

“Setiap perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur harus memperhatikan ketentuan komposisi tenaga kerja lokal 80 persen dan nonlokal 20 persen. Kami terus memperkuat pendataan dan pengawasan agar pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2024 benar-benar berjalan, bukan hanya menjadi aturan di atas kertas,” kata Sulisman belum lama ini.

Penerapan aturan tersebut menjadi semakin relevan menyusul rencana pengembangan investasi Ithaca Group atau Kaltim Nusantara Coal (KNC). Wakil Bupati Kutim Mahyunadi sebelumnya menyampaikan bahwa kehadiran perusahaan tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 6.000 tenaga kerja pada 2027.

Jika proyeksi itu terealisasi, penerapan komposisi 80:20 berpotensi membuka kesempatan kerja bagi sekitar 4.800 tenaga kerja lokal. Adapun 1.200 posisi lainnya dapat diisi tenaga kerja dari luar daerah. Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan ketentuan komposisi tenaga kerja, bukan jumlah rekrutmen yang telah dikonfirmasi perusahaan.

Sulisman mengungkapkan, sejumlah perusahaan telah menyampaikan laporan mengenai komposisi tenaga kerjanya. Meski demikian, pelaporan tersebut belum mencakup seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutim. Distransnaker kini menyiapkan formulasi penghitungan untuk mengetahui perbandingan jumlah pekerja lokal dan nonlokal secara lebih terukur.

Menurut dia, ketersediaan data menjadi faktor penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Data tersebut juga akan digunakan sebagai dasar evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan prioritas tenaga kerja lokal.

Kebijakan ini juga berkaitan dengan target pembangunan daerah yang menempatkan penyerapan 50.000 tenaga kerja sebagai salah satu sasaran kepala daerah. Karena itu, keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kutim.

Di sisi lain, Sulisman mengakui bahwa prioritas tenaga kerja lokal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, kebutuhan industri tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerja, tetapi juga kompetensi dan kualifikasi yang harus dipenuhi sesuai bidang pekerjaan.

“Peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja yang besar harus bisa dimanfaatkan masyarakat Kutai Timur. Karena itu, kompetensi tenaga kerja lokal perlu kita tingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Perusahaan juga diharapkan berkontribusi melalui program CSR (corporate social responsibility) dan pelatihan tenaga kerja,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Distransnaker mendorong perusahaan terlibat dalam peningkatan keterampilan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan pengembangan kompetensi calon tenaga kerja. Selain itu, dukungan anggaran pemerintah juga diperlukan agar program peningkatan kapasitas SDM dapat menjangkau lebih banyak pencari kerja.

Terkait rencana perekrutan tenaga kerja oleh Ithaca Group atau KNC, Sulisman mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi dari perusahaan hingga wawancara dilakukan. Koordinasi mengenai jumlah kebutuhan pekerja, formasi jabatan, serta kualifikasi yang dibutuhkan dinilai penting agar pemerintah dapat mempersiapkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.

Distransnaker juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan informasi lowongan pekerjaan maupun ingin menyampaikan perkembangan terkait ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK).
Selain melalui layanan langsung, informasi ketenagakerjaan dapat diakses secara daring melalui SIMDATRIS (Sistem Informasi Manajemen Data Terintegrasi). Platform digital yang dikelola Distransnaker tersebut menyediakan informasi lowongan pekerjaan, pendaftaran perusahaan, serta pengelolaan data ketenagakerjaan secara terintegrasi.

Pemkab Kutim berharap pertumbuhan investasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsistensi pengawasan terhadap regulasi, komitmen perusahaan dalam memprioritaskan pekerja lokal, serta peningkatan kompetensi SDM menjadi faktor penting agar investasi tidak hanya mendatangkan modal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. (ADV/Dismominfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *