BALIKPAPAN – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Balikpapan mengambil langkah berbeda di tengah maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai wilayah saat ini.
Alih-alih turun ke jalan untuk menyuarakan kritik, organisasi kepemudaan ini lebih memilih membuka ruang rembuk yang sehat demi mengawal jalannya roda pemerintahan.
Ketua GPII Kota Balikpapan, Lukman, menegaskan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki metode tersendiri dalam menyampaikan aspirasi. Bagi GPII Balikpapan, evaluasi terhadap kebijakan publik tidak melulu harus disuarakan lewat demonstrasi.
”Kami lebih menitikberatkan pada dialog kritis yang mampu menghasilkan jalan keluar konkret,” ujar Lukman.
”Kami tetap menghargai rekan-rekan mahasiswa yang memilih berdemo. Namun, jalur yang diambil GPII Balikpapan adalah lewat diskusi, bedah kajian, dan dialog,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata, GPII Balikpapan berencana menyelenggarakan forum diskusi pada awal Juli mendatang. Agenda ini dirancang dengan melibatkan berbagai elemen penting di masyarakat.
Mulai dari kalangan akademisi, praktisi usaha, tokoh masyarakat, hingga jajaran pembuat kebijakan dipastikan akan hadir dalam forum tersebut.
Tujuan utama dari agenda ini adalah mengupas tuntas isu-isu krusial terkait program kerja pemerintah serta dinamika pembangunan nasional secara objektif.
Lukman berharap wadah ini bisa menjadi sarana edukasi berbasis data bagi masyarakat luas, sekaligus memberikan masukan yang seimbang.
Salah satu topik utama yang akan dibahas secara mendalam dalam forum tersebut adalah situasi ekonomi makro. Secara khusus, mereka akan menyoroti dampak dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lukman memandang program berskala nasional ini punya potensi besar untuk mendongkrak perekonomian daerah jika dieksekusi dengan tepat. Menurutnya, program ini tidak sekadar memperbaiki nutrisi generasi penerus.
”MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian,” jelas Lukman.
Ia menambahkan, program ini berpeluang menghidupkan sektor UMKM, menciptakan perputaran uang baru di tingkat daerah, serta meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan.
Kendati mendukung, GPII Balikpapan tetap memberikan catatan kritis terkait tata kelola MBG. Lukman menilai indikator kesuksesan program ini tidak boleh hanya dilihat dari angka penerima manfaat.
Lebih dari itu, kesuksesannya diukur dari sejauh mana program tersebut mampu melibatkan ekosistem bisnis lokal dalam rantai pasoknya.
”Rantai pasok yang sehat baru akan tercipta jika pelaku usaha lokal dilibatkan langsung sebagai pemasok bahan baku,” jabarnya.
Jika hal itu berjalan, petani dan nelayan akan punya kepastian pasar, omzet pengusaha daerah akan naik, dan daya beli masyarakat otomatis terangkat.
Melalui rangkaian diskusi ini, GPII Balikpapan berharap bisa melahirkan gagasan-gagasan produktif sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Lukman menutup dengan menegaskan bahwa mengawal negara lewat sumbangsih pemikiran dan dialog ilmiah adalah tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal pembangunan bangsa.
