SANGATTA – Program bantuan dana Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kutim, Jimmi. Ia menilai, program tersebut harus benar-benar diawasi agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dana sebesar itu diberikan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan yang belum terakomodasi melalui APBD maupun anggaran desa. Karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat, Jimmi meminta agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga ikut mengawal pelaksanaan program ini.
“Dana RT ini sangat besar manfaatnya kalau digunakan sesuai tujuan. Karena itu, BPD dan masyarakat harus aktif mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan,” ujar Jimmi, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, pengelolaan dana RT harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Setiap program yang dijalankan di tingkat RT wajib melalui proses musyawarah bersama warga, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Program RT seharusnya lahir dari hasil musyawarah. Jadi keputusan yang diambil bukan kehendak pribadi, tapi keinginan bersama yang membawa manfaat untuk warga,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain menyoroti pengawasan, Jimmi juga menilai pentingnya memperhatikan kesejahteraan anggota BPD yang memiliki peran besar dalam memastikan transparansi penggunaan dana publik di tingkat desa.
Ia mendorong agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti ketentuan yang membuka peluang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan tali asih bagi anggota BPD, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri.
“Fungsi pengawasan harus diimbangi dengan kesejahteraan yang layak. BPD sudah lama memperjuangkan haknya, dan kami berharap pemberian THR serta tali asih bisa segera direalisasikan,” tegas Jimmi.
Ia menambahkan, dengan kesejahteraan yang lebih baik, BPD akan semakin termotivasi menjalankan tugas pengawasan, termasuk memastikan dana RT Rp250 juta benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau kesejahteraan mereka meningkat, tentu semangat pengawasan juga akan makin tinggi. Kita ingin semua berjalan transparan dan memberi manfaat nyata bagi warga,” pungkasnya.(Adv/DPRD)
