SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara eksplisit menempatkan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai inti dari strategi pembangunan daerah. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM adalah prioritas mutlak yang akan menjadi arah kebijakan utama dalam rencana kerja tahun anggaran 2025. Visi ini didasarkan pada keyakinan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah berawal dari ketahanan unit usaha terkecil.
Ardiansyah Sulaiman dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa UMKM merupakan ‘denyut nadi’ dan tulang punggung sejati dari perekonomian rakyat. Oleh karena itu, Pemkab Kutim telah menyusun peta jalan komprehensif yang mencakup penguatan kapabilitas pelaku usaha, fasilitasi akses permodalan yang mudah, hingga pembangunan pusat promosi produk di berbagai penjuru kecamatan.
Bupati menjelaskan, keberpihakan pada UMKM bukan tanpa alasan. Sektor ini telah teruji memiliki daya lenting yang luar biasa dalam menghadapi berbagai gejolak dan tekanan ekonomi, bahkan terbukti tangguh selama periode krisis global.
“Sektor UMKM terbukti memiliki ketahanan yang superior dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi, termasuk saat masa sulit pandemi. Di luar kontribusinya pada pertumbuhan PDRB daerah, UMKM juga memegang peran vital dalam menciptakan kesempatan kerja yang luas dan menaikkan taraf hidup masyarakat,” papar Ardiansyah.
Untuk merealisasikan janji ini, Bupati telah menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM untuk segera menerjemahkan garis kebijakan penguatan UMKM ini menjadi program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Diharapkan, melalui penyesuaian anggaran pada tahun 2025, berbagai skema bantuan finansial dan dukungan non-finansial dapat segera didistribusikan kepada para pelaku usaha di lapangan.
Namun, Ardiansyah menegaskan bahwa dukungan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada penyediaan modal. Ia menekankan perlunya pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Pemerintah Daerah bertekad agar para pelaku UMKM Kutim mampu beradaptasi cepat dengan lanskap ekonomi modern. Kami tidak ingin mereka hanya terpaku pada cara berjualan konvensional di pasar. Mereka harus dibekali kemampuan literasi digital dan teknologi agar mampu menembus dan bersaing di pasar e-commerce nasional, bahkan global,” tambahnya, menyoroti pentingnya pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital.
Bupati juga menggalang partisipasi aktif dari sektor swasta. Ia mengundang seluruh perusahaan besar yang beroperasi di Kutim untuk mengalokasikan sumber daya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mereka untuk mendukung pengembangan UMKM. Kolaborasi triple helix—antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat—dianggapnya sebagai kunci mutlak untuk mewujudkan ekonomi yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
“Jika fondasi UMKM kita kokoh, maka perekonomian daerah akan tumbuh secara alami dari bawah. Inilah esensi dari pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan sosial,” tandasnya.
Sebagai wujud konkret dari janji tersebut, Pemkab Kutim kini tengah memfinalisasi pembangunan pusat-pusat promosi produk UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan strategis. Fasilitas fisik ini akan difungsikan sebagai etalase bagi para pelaku usaha lokal untuk memamerkan seluruh kreasi mereka, mulai dari produk olahan pangan khas, kerajinan tangan, hingga hasil pertanian unggulan setempat.
“UMKM bagi kami bukan sekadar unit usaha kecil, melainkan laboratorium inovasi daerah. Kami ingin mereka terus berkreasi, berkembang pesat, dan menciptakan gelombang lapangan kerja baru bagi generasi muda Kutim,” tutup Bupati Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi daerah bermula dari penguatan ekonomi kerakyatan.(ADV/KOM)
