SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai upaya menyinkronkan program dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Selasa (16/12/2025).
Rapat koordinasi secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mewakili Bupati Kutai Timur. Kegiatan ini dihadiri pimpinan perangkat daerah terkait, para camat se-Kutim baik secara daring maupun luring, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan perusahaan.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menegaskan bahwa anggaran penanganan stunting di Kutai Timur sejatinya telah tersedia karena terintegrasi dalam sekitar 16 program lintas sektor, termasuk program unggulan daerah Seribu Rumah Layak Huni.
“Anggarannya sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana menyinkronkannya dengan kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting,” ujar Mahyunadi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun sektor swasta, agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif.
“Kalau kolaborasi ini berjalan dengan baik, penurunan stunting bisa dilakukan secara drastis,” tegasnya.
Mahyunadi juga menyoroti perlunya tindak lanjut yang lebih maksimal terhadap program-program yang telah berjalan baik. Ia menilai DPPKB Kutim telah memiliki indikator penanganan stunting yang cukup kuat, namun perlu diperkuat melalui kerja sama lintas perangkat daerah.
“Kita juga ingin mengembangkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain agar dapat mencontoh praktik baik yang telah dilakukan KPC dalam menangani stunting di empat kecamatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mahyunadi menargetkan penurunan angka stunting yang lebih agresif di Kutai Timur. Ia menegaskan tidak ingin hanya mengikuti target nasional sebesar dua persen per tahun.
“Saya ingin penurunan minimal tiga persen per tahun. Target jangka panjang kita adalah menekan angka stunting di bawah 10 persen pada tahun 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan persepsi, mengintegrasikan perencanaan, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting.
“Rapat koordinasi ini menjadi bahan evaluasi sekaligus forum diskusi untuk mematangkan penggarapan program penanganan stunting pada tahun 2026 mendatang,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu fokus penting adalah optimalisasi pemanfaatan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) dari Badan Nasional Bantuan Anak (BNBA) serta data anak stunting melalui aplikasi E-PPGBM, sebagai dasar pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Rapat koordinasi juga diisi dengan pemaparan data Keluarga Berisiko Stunting dan diskusi strategi penanganan di lapangan. Sebagai bentuk apresiasi, Wakil Bupati Kutim menyerahkan penghargaan kepada tim kolektif “Cap Jempol Stop Stunting” Tahun 2025 atas kontribusi aktif mereka dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kutai Timur.(*)
