SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) serta Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemkab Kutim pada Senin (18/5/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan akselerasi kualitas pelayanan publik di wilayah Kutai Timur.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI Nomor 8/M dan Nomor 9/M Tahun 2026, serta rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait hasil seleksi terbuka.
Dalam prosesi tersebut, Bupati menetapkan enam pejabat yang akan mengisi posisi-posisi krusial di daerah. Mereka adalah Mahriadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Marhadyn sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Novian Pranata sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Sulisman sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Sementara itu, posisi fungsional tertinggi di bidang kesehatan diamanahkan kepada dr. Oktavianus Poembonan dan dr. Richard Molino Siagian yang resmi menjabat sebagai Dokter Ahli Utama di RSUD Kudungga Sangatta.
Dalam arahannya, Ardiansyah mengingatkan dengan tegas bahwa jabatan yang diemban bukanlah sebuah hak istimewa, melainkan amanah besar yang menuntut integritas, profesionalitas, dan loyalitas penuh. Ia menekankan bahwa sumpah yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan ikrar moral dan hukum di hadapan Tuhan untuk selalu menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati juga meminta para pejabat baru menjadi teladan dalam disiplin kerja serta mampu mendorong inovasi dan reformasi birokrasi, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK di era digital saat ini.
Menghadapi tantangan daerah ke depan, Ardiansyah memberikan instruksi khusus yang cukup berani kepada para kepala dinas dan ahli utama yang baru dilantik. Kepada manajemen RSUD Kudungga, ia meminta agar layanan medical check-up dioptimalkan karena sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar rumah sakit melalui kerja sama dengan dunia usaha.
Sementara itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diminta bergerak cepat mengantisipasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika korporasi dengan menegakkan aturan ketenagakerjaan lokal melalui komitmen rasio pekerja 80:20.
Bupati juga menaruh perhatian besar pada sektor investasi ekonomi, di mana ia menginstruksikan DPMPTSP untuk mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy demi mengawal potensi investasi raksasa senilai Rp40 triliun dari perusahaan asal China di bidang gasifikasi batu bara. Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UMKM ditargetkan untuk memperluas program Koperasi Merah Putih yang kini telah menyentuh 115 desa. Terakhir, Dinas Pariwisata ditantang untuk menyulap potensi wisata alam dan geopark yang terintegrasi dengan Kabupaten Berau menjadi motor penggerak ekonomi kreatif masyarakat. Acara pelantikan ini ditutup secara khidmat dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan oleh seluruh pejabat terkait.(Ns)
