SANGATTA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur (Kutim), Noviari Noor, menekankan pentingnya integrasi data kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Hal ini disampaikan Noviari Noor saat membuka sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang diselenggarakan di Bappeda Kutim, Selasa (12/8/2025)
“Di dalam RPJMD, kita sudah menentukan indikator IPM. Bagaimana kita membangun kependudukan, itu sejalan dengan pembangunan manusia,” ujarnya.
Noviari menjelaskan RPJMD memuat unsur-unsur kependudukan yang berkorelasi dengan indikator Pembangunan Manusia (IPM). Unsur pembangunan manusia dalam RPJMD mencakup kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Noviari berharap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) sebagai core dari penyusunan PJPK memiliki pegangan yang terintegrasi dengan RPJMD untuk mencapai target IPM.
“DP2KB harus punya pegangan untuk 5 tahun ke depan dalam pembangunan kependudukan. Ini harus terintegrasi dengan RPJMD, di mana ada IPM. Bagaimana kita dapat mencapai target itu?” tegasnya dihadapan Plt sekretaris DP2KB Kutim H Bb Partomuan, Kabid Dalduk DP2KB Herliana, Plt P2 DP2KB La Beti, Perwakilan Perangkat daerah terkait diantaranya Kemenag Kutim, DP3A, Disdukcapil, Brida, BPS, Dinsos RSUD Kudungga dan Bapenda.
PJPK yang disosialisasikan merupakan pedoman penting dalam mencapai sasaran pembangunan kependudukan yang telah direncanakan, serta realisasi dari grand design pembangunan kependudukan (GDPK) untuk 20 tahun ke depan, yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Noviari menambahkan PJPK merupakan instrumen penting yang mengintegrasikan 30 indikator pembangunan kependudukan. Saat ini, Kutim telah mencapai 20 indikator, maka dari itu diharapkan terus meningkat melalui kontribusi nyata dari berbagai perangkat daerah.
Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci efektivitas dalam penyampaian program pembangunan. Oleh karena itu, Noviari menekankan pentingnya pemahaman bersama akan peran masing-masing perangkat daerah dalam mengimplementasikan indikator PJPK, mulai dari KB, BKP, Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan.
“Melalui sosialisasi ini, kita berharap sinergi antar perangkat daerah semakin diperkuat dalam merancang dan menjalankan rencana aksi indikator PJPK,” pungkasnya.
