Sangatta – Isu keterbatasan akses di kawasan pesisir Sandaran kembali memanas, menyusul laporan mengenai beberapa ruas jalan vital penghubung antar desa yang putus atau rusak parah akibat guyuran hujan ekstrem. Kondisi darurat ini secara langsung mengancam mobilitas penduduk, menghambat pasokan kebutuhan pokok, serta mengganggu akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Menanggapi krisis konektivitas yang terus berulang ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Ahmad Sulaiman (Fraksi Demokrat), menyerukan kepada pemerintah daerah untuk segera menetapkan penanganan infrastruktur Sandaran sebagai prioritas utama dan mendesak.
Sulaiman menegaskan, problem jalan buruk di Sandaran bukanlah fenomena musiman, melainkan masalah struktural yang telah membebani masyarakat selama bertahun-tahun. Ia menilai perbaikan yang dilakukan selama ini bersifat sementara dan tidak memecahkan akar masalah.
“Jika jalur utama terus terputus, jangan kaget jika roda ekonomi masyarakat pesisir melambat tajam. Pelayanan publik dasar juga mustahil berjalan optimal,” ujar Sulaiman, menekankan dampak domino dari kerusakan infrastruktur.
Politisi Demokrat ini menyoroti bahwa Sandaran sangat bergantung pada jalur logistik darat. Ketika jalur ini terganggu, biaya transportasi melonjak dan distribusi barang menjadi macet total. Oleh karena itu, investasi segera pada pembangunan infrastruktur adalah langkah paling rasional untuk menjaga stabilitas aktivitas ekonomi warga.
Sulaiman menambahkan bahwa program percepatan pembangunan di wilayah pesisir harus terencana secara komprehensif dan melibatkan koordinasi antar-dinas. Ia menekankan pentingnya mendesain infrastruktur yang tahan lama, dengan mempertimbangkan karakteristik tanah dan kebutuhan jangka panjang.
Ia secara khusus menyoroti fakta bahwa rusaknya akses utama kini mengisolasi beberapa kampung, membuat warga kesulitan mengakses layanan kesehatan dan sekolah. Menurutnya, kondisi ini menciptakan ketidakadilan pembangunan.
“Masyarakat Sandaran punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara. Kuncinya ada pada jalan yang layak,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sulaiman berkomitmen untuk terus mengawal usulan percepatan pembangunan jalur Sandaran di setiap pembahasan anggaran Pemda. Ia berharap pemerintah daerah menjadikan pembangunan konektivitas pesisir sebagai program unggulan demi pemerataan dan mendukung pertumbuhan ekonomi seluruh Kutai Timur. (Adv/DPRD)
