SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 melampaui 90 persen. Target ambisius ini diungkapkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, usai mendampingi Wakil Bupati Mahyunadi dalam Zoom Meeting percepatan APBD 2025 Kemendagri, Senin (17/11/2025).
Pernyataan Noviari muncul sebagai respons terhadap sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menempatkan Kutim dalam kategori “garis merah” karena realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 55%, jauh di bawah rata-rata nasional.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai target serapan APBD di atas 90 persen,” ujar Noviari.
Noviari menjelaskan bahwa fokus utama Pemkab Kutim adalah melakukan evaluasi ketat terhadap program-program yang mengalami keterlambatan pada tahun sebelumnya.
“Setiap kegiatan akan dievaluasi kembali sebelum diputuskan pelaksanaannya pada 2025. Ini krusial untuk memastikan program siap dijalankan dan tidak lagi menghambat serapan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Kutim juga berupaya keras untuk menghindari munculnya utang pada tahun anggaran ini. “Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah agar tetap sehat dan tidak membebani pelaksanaan program prioritas di masa mendatang,” tambah Noviari.
Menyongsong tahun anggaran 2026, Noviari menyoroti kewajiban pemerintah daerah terkait penyelesaian Transfer ke Daerah (TKD). Oleh karena itu, proses pembangunan harus disusun secara lebih proporsional, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta kebutuhan strategis yang mendesak.
“Pembangunan harus tetap mengedepankan prioritas agar pelaksanaannya efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu menciptakan dampak nyata bagi warga Kutim,” tutup Noviari.
Optimisme ini didasari komitmen Pemkab Kutim untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan eksekusi program yang lebih efisien di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan arahan Kemendagri untuk perbaikan kinerja APBD.(Adv/Hms)
