Kutai Timur, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur berkomitmen untuk secara serius memperjuangkan realisasi pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan fasilitas lamin adat yang menjadi aspirasi utama masyarakat Desa Kerayaan. Tuntutan ini secara resmi diserahkan oleh perangkat desa dan tokoh adat setempat dalam rangkaian acara adat Erau yang baru-baru ini diselenggarakan.
Anggota DPRD Kutai Timur, H. Ardiansyah, memberikan respons positif dan menjamin bahwa lembaga legislatif akan memberikan pengawalan ketat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kerayaan Biles ini.
Fokus utama sorotan adalah pembangunan gedung SMP yang, menurut keterangan desa, telah mengalami penundaan hingga dua tahun meskipun seluruh persyaratan administrasi telah rampung.
“Kami telah menerima dan mencatat aspirasi dari Desa Kerayaan Biles. Jika semua dokumen pendukung telah dipenuhi, penundaan pembangunan SMP selama ini tidak dapat dibenarkan. DPRD akan memastikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti dan bekerja sesuai arahan Bupati,” tegas H. Ardiansyah, yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Senin (24/11/2025).
Perwakilan desa menjelaskan bahwa mereka telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan dua tahun lalu, namun proyek di lapangan tak kunjung menunjukkan perkembangan.
Selain fasilitas pendidikan, pembangunan lamin adat juga diangkat sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. H. Ardiansyah menekankan bahwa fasilitas ini merupakan kebutuhan fundamental bagi pelestarian adat dan budaya masyarakat lokal, sehingga patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Lamin adat berfungsi sebagai sentra kegiatan adat dan kebudayaan. Ini bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi menyangkut identitas komunitas,” jelasnya. “Kami mendesak OPD untuk segera mematuhi arahan Kepala Daerah dan menindaklanjuti permintaan yang penting ini.”
Kepala Adat Kerayaan Biles menyampaikan harapan besar agar realisasi pembangunan kedua fasilitas ini dapat segera dimasukkan dalam program kerja tahun anggaran 2026.
“Kami sangat berharap pembangunan lamin adat dan SMP bisa mulai dibangun pada tahun 2026. Semua persyaratan sudah tersedia, yang kami butuhkan sekarang adalah komitmen dan kemauan politik dari pemerintah,” ujar Kepala Adat di hadapan Anggota DPRD dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang turut hadir.
H. Ardiansyah memastikan bahwa aspirasi yang dikumpulkan ini akan segera dibawa ke dalam forum pembahasan resmi di DPRD Kutai Timur. “Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hal ini. Masyarakat Kerayaan Biles berhak atas fasilitas pendidikan yang mudah diakses dan ruang yang memadai untuk melestarikan budaya mereka,” tutupnya.(Adv/DPRD)
