SANGATTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, menyatakan dukungan prinsipil terhadap proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang menembus angka Rp 5,73 Triliun. Dukungan ini disertai syarat tegas: alokasi dana yang besar harus dipastikan efektif dan tepat sasaran dalam implementasi di lapangan.
Akbar Tanjung mengapresiasi proyeksi total Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,736 triliun, yang sebagian besar (Rp 5,212 triliun) berasal dari Pendapatan Transfer Pusat. Angka tersebut, menurut Fraksi PKS, mencerminkan komitmen Pemkab untuk memaksimalkan potensi sumber dana yang ada.
Ia juga meyakinkan bahwa penyusunan RAPBD ini telah mematuhi koridor perencanaan daerah, yakni berpedoman pada RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).
Tema RKPD 2026 yang diusung Pemkab Kutim—”Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung dengan kemantapan infrastruktur yang mendukung investasi”—juga mendapat pujian dari Akbar Tanjung.
“Tema ini menunjukkan fokus yang tepat untuk pembangunan jangka panjang daerah,” paparnya (25/11/2025).
Melalui Fraksi PKS, Akbar Tanjung menggarisbawahi dan mendesak Pemkab untuk mengawal ketat tiga prioritas pembangunan daerah yang dinilai paling krusial dan selaras dengan kebutuhan rakyat:
- Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas: Fokus pada pembangunan infrastruktur jalan serta pengembangan infrastruktur digital untuk meningkatkan daya saing daerah.
- Transformasi Ekonomi Berkelanjutan: Pendorong utama haruslah diversifikasi ekonomi, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi Pariwisata sebagai mesin pertumbuhan baru, bukan hanya bergantung pada SDA.
- Peningkatan Kualitas SDM: Memastikan komitmen kuat pada alokasi sektor Pendidikan dan Kesehatan demi kualitas dan pemerataan layanan.
Akbar Tanjung menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa RAPBD 2026 adalah instrumen utama Kutai Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan tujuan otonomi daerah.(Adv/DPRD)
