SANGATTA — Suasana Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur tampak berbeda pada Selasa pagi (9/12/2025). Ruang yang biasanya diwarnai agenda rutin dan tumpukan berkas, kali ini dipenuhi semangat baru para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), staf pengelola kegiatan, hingga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mengikuti kegiatan Penguatan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman serta ketertiban dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, sekaligus menjernihkan berbagai persoalan teknis yang kerap dianggap rumit oleh para pelaksana kegiatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPPKB Kutai Timur, H. BB Partomuan, mewakili Kepala DPPKB Kutim, membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa laporan keuangan tidak sekadar kumpulan angka, melainkan wujud nyata akuntabilitas institusi kepada masyarakat dan pemerintah.
“Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban kita. Setiap program, sekecil apa pun, harus dilaporkan secara resmi, sistematis, dan transparan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan pertanggungjawaban sejatinya merupakan narasi perjalanan sebuah kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hingga capaian yang diraih. Menurutnya, laporan yang disusun secara baik akan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan serta perencanaan program di masa mendatang.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan pendampingan dari tiga narasumber kompeten dengan sudut pandang berbeda. Pada hari pertama, Emi Rusmawati dari Inspektorat Wilayah Kutai Timur memaparkan materi pengawasan dengan penekanan pada ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi. Penyampaian yang lugas membuat materi pengawasan yang selama ini terkesan berat menjadi lebih mudah dipahami.
Hari kedua, materi dilanjutkan oleh Fiqih Dedi Efendi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur yang membahas tata kelola serta perspektif keuangan daerah. Pada sesi siang, Abdul Mu’iz dari KP2KP hadir membahas aspek perpajakan, topik yang kerap menimbulkan banyak pertanyaan namun dikemas secara komunikatif melalui diskusi interaktif.
Metode pelatihan dirancang secara dinamis. Selain pemaparan materi, peserta juga aktif terlibat dalam diskusi kelompok, tanya jawab, dan berbagi pengalaman lapangan. Suasana berlangsung cair dan terbuka, diselingi canda ringan yang membuat peserta lebih nyaman menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi. Sejumlah peserta tampak saling membandingkan format laporan, mencatat poin-poin penting, hingga menyadari kesalahan umum yang kerap terjadi dalam praktik penyusunan laporan.
Menurut H. BB Partomuan, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga bertujuan membangun budaya kerja yang lebih akuntabel dan profesional. Sasaran akhirnya adalah terciptanya laporan pertanggungjawaban yang akurat, transparan, tertata rapi, serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga proses pemantauan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga DPRD dapat berjalan lebih efektif.
Kegiatan yang dibiayai melalui DIPA DPPKB Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 ini menjadi ruang belajar yang terasa humanis. Tanpa tekanan dan suasana formal yang kaku, peserta justru memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap peran dan tanggung jawab yang mereka emban.
Di akhir kegiatan, suasana pun terasa lebih ringan. Beberapa peserta bahkan berseloroh bahwa kini mereka merasa “lebih berdamai dengan laporan keuangan”. Ungkapan sederhana tersebut mencerminkan tujuan utama kegiatan, yakni menjadikan laporan pertanggungjawaban bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur.
