SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggencarkan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan melibatkan guru, orang tua, komite sekolah, hingga Dewan Pendidikan.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pendidikan. Menurut dia, tindakan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa antarsiswa karena dapat berdampak terhadap kondisi psikologis, rasa aman, serta perkembangan peserta didik.
“Bullying tidak boleh dianggap hal biasa. Kita harus mencegahnya sejak awal. Karena itu, pemahaman tentang perundungan harus dimiliki guru, orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan,” ujar Mulyono belum lama ini.
Dia menjelaskan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan Disdikbud Kutim bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai berbagai bentuk perundungan, dampaknya terhadap anak, serta langkah penanganan ketika ditemukan atau diterima laporan adanya tindakan tersebut.
Menurut Mulyono, upaya pencegahan tidak cukup hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Peran keluarga juga diperlukan karena pembentukan karakter dan perilaku anak berlangsung secara berkelanjutan, baik di rumah maupun di lingkungan pendidikan.
“Kami juga melibatkan orang tua melalui komite sekolah. Jadi, bukan hanya guru yang harus memahami masalah ini. Orang tua juga perlu tahu bagaimana mengenali bullying dan apa yang harus dilakukan jika anak mereka mengalaminya,” katanya.
Melalui keterlibatan komite sekolah, informasi mengenai pencegahan perundungan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang tua. Mereka perlu memahami bahwa perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa ejekan, penghinaan, intimidasi, pengucilan, hingga tindakan yang merendahkan martabat anak.
Disdikbud Kutim turut melibatkan Dewan Pendidikan untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, diharapkan terbentuk kesamaan pemahaman bahwa pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Di lingkungan keluarga, orang tua juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Keengganan berangkat sekolah, menarik diri dari pergaulan, kehilangan rasa percaya diri, hingga perubahan emosional dapat menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi salah satu cara untuk mengetahui persoalan yang sedang dihadapi.
Sementara itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Selain menyampaikan materi pembelajaran, tenaga pendidik juga diharapkan menjadi teladan dalam membangun sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta memperlakukan seluruh peserta didik secara adil.
Pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab tenaga pendidik dalam memperlakukan siswa juga menjadi perhatian. Tindakan kekerasan, penghinaan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak tidak boleh dibenarkan dengan alasan mendisiplinkan atau mendidik.
Mulyono berharap, melalui sosialisasi dan pelibatan seluruh unsur pendidikan, kesadaran untuk mencegah perundungan semakin meningkat. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk mengejar prestasi akademik, tetapi juga ruang yang aman bagi setiap anak untuk belajar, bergaul, membangun karakter, dan mengembangkan potensi diri tanpa ancaman kekerasan maupun perundungan. (ADV/Diskominfo2)
