TELEN — Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam membangun kemandirian fiskal daerah dan memperkuat kesadaran masyarakat diwujudkan melalui intensifikasi Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper). Kali ini, fokus diberikan pada Peraturan Daerah (Perda) strategis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, pada Senin (10/11/2025).
Kegiatan Sosper ini bukan hanya sekadar agenda seremonial, melainkan perwujudan gotong royong kelembagaan. Acara ini melibatkan lima legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, menunjukkan soliditas lintas fraksi di DPRD Kutim. Mereka yang hadir adalah H. Bachok Riandi dan H. Aidil Fitri (Fraksi Demokrat), Yan, SD., S.Pd., M.Pd. dan Baya Sargius, S.Sos. (Fraksi PIR/Perjuangan Indonesia Raya), serta Bambang Bagus Wondo Saputro, S.I.P (Fraksi Golkar). Kelima wakil rakyat ini didampingi tim dari Sekretariat DPRD Kutim.
Antusiasme warga Telen terlihat sejak pagi, memadati lokasi untuk mendengarkan paparan langsung dari wakil mereka. Acara ini dibuka oleh Camat Telen, Petrus Ivung, dan dihadiri pula oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), termasuk Danramil Muara Wahau Kapten Kav Muttaqin, Babinsa Serda Tata Tri, dan Kapolpos Telen Aiptu Iwan Agung Nugroho. Kehadiran lengkap ini menunjukkan sinergi kuat antara legislatif daerah dan aparat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, termasuk para kepala desa dan ketua RT setempat.
Suasana Sosper berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Hal ini sejalan dengan tujuan DPRD untuk menghilangkan jarak antara wakil rakyat dan konstituen.
Sebagai narasumber kunci, DPRD menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur. Tim Bapenda, yang diwakili oleh Simon Floris (Kasubbid Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi, dan Sosialisasi) serta Deni Hendi (Kabid Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan), memaparkan secara komprehensif isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024.
Materi inti Sosper berfokus pada 13 jenis pajak daerah yang kini menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim.
H. Bachok Riandi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim, dalam sambutannya menegaskan perlunya perubahan pola pikir di tengah masyarakat terkait sumber daya daerah.
“Kita harus membangun kesadaran bahwa pajak bukanlah beban, melainkan kontribusi nyata dan investasi kita semua untuk kemajuan daerah. Dengan menurunnya sektor migas dan tambang, kita harus segera memanfaatkan potensi lain seperti perkebunan, sektor tenaga kerja, dan jasa daerah melalui pajak dan retribusi,” tegas H. Bachok Riandi, yang menekankan peran masyarakat dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Kegiatan Sosper mencapai puncaknya pada sesi dialog interaktif. Warga tampak antusias melontarkan berbagai pertanyaan seputar implementasi pajak daerah, jenis-jenis retribusi yang berlaku, dan bagaimana manfaat spesifik dari kontribusi mereka akan dirasakan dalam pembangunan desa.
Para legislator dan tim Bapenda merespons setiap pertanyaan dengan semangat keterbukaan. Anggota dewan memberikan jawaban yang bersifat politis dan kebijakan, sementara tim Bapenda melengkapinya dengan penjelasan teknis yang disederhanakan, memastikan bahwa bahasa regulasi yang kompleks dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di Telen.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kutim membuktikan peran aktifnya sebagai lembaga yang tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga bertanggung jawab penuh dalam mengawal dan mensosialisasikannya hingga ke akar rumput, demi terciptanya masyarakat Kutim yang sadar pajak dan mandiri secara ekonomi. (Adv/DPRD)
