SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, kembali turun ke lapangan guna mendengarkan keluhan warga melalui agenda reses masa sidang ke-3. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Jalan Mujur Jaya 1, RT 27, Desa Sangatta Utara pada Kamis tersebut didominasi oleh partisipasi kaum ibu yang menyuarakan berbagai kendala lingkungan dan ekonomi.
Sejumlah persoalan fisik menjadi fokus utama yang disampaikan warga, mulai dari minimnya lampu penerangan jalan di area gang, kebutuhan unit CCTV untuk keamanan, hingga pembenahan saluran drainase. Warga mengeluhkan sistem parit yang terputus dan tidak terhubung secara optimal, sehingga sering memicu genangan air dan banjir saat hujan deras.
Pandi menjelaskan bahwa penyerapan aspirasi ini merupakan kewajiban konstitusional setiap legislator yang digelar empat kali dalam setahun di wilayah dapil masing-masing.
”Lewat reses ini, kami turun langsung untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seluruh poin yang disampaikan warga akan kami catat dan perjuangkan sesuai ruang lingkup serta kewenangan yang ada di DPRD,” ujar Pandi.
Tak hanya infrastruktur permukiman, warga juga mengusulkan perbaikan fasilitas serta penguatan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Menanggapi hal itu, Pandi menilai Posyandu merupakan garda terdepan layanan kesehatan dasar di tingkat RT yang memang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Dalam dialog tersebut, Pandi turut memaparkan progres proyek strategis daerah yang terus didorong oleh DPRD Kutim, seperti percepatan pembangunan Bandar Udara serta Pelabuhan Kenyamukan.
”Pemerintah dan DPRD terus mengawal penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan. Target kami, prosesnya dapat dipercepat agar pelabuhan yang kelak dinamai Pelabuhan Kudungga Sangatta ini bisa resmi beroperasi pada 2027 mendatang untuk mendongkrak perekonomian daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Pandi menegaskan komitmennya untuk tidak mengumbar janji manis terkait realisasi pembangunan fisik di pemukiman. Ia memastikan seluruh usulan warga akan dikawal ketat dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
”Kami enggan berjanji berlebihan. Namun yang pasti, setiap masukan warga akan kami jadikan bahan perjuangan agar bisa masuk dalam prioritas anggaran daerah,” tegas Pandi.
Di sektor ekonomi, legislator Demokrat ini mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan berbagai peluang program bantuan modal, baik dari Baznas Kutim maupun penyaluran resmi melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
”UMKM adalah tulang punggung ekonomi warga. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar akses permodalan makin diperluas. Pelaku usaha juga bisa mengakses bantuan modal via Baznas Kutim, dan kami siap memfasilitasi serta mengawal prosesnya,” pungkasnya.
Agenda reses yang turut dihadiri Ketua RT 27, Asri Tawang, tersebut berlangsung secara interaktif melalui ruang diskusi terbuka antara warga dan wakil rakyatnya.(Kw)
