
SANGATTA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua (TTB) Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat meluruskan kesimpangsiuran data terkait capaian pelayanan air bersih di wilayahnya. Pihak manajemen menegaskan bahwa seluruh data kinerja operasional berbasis pada data primer aktual lapangan dan telah diverifikasi resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur.
Langkah klarifikasi ini diambil guna menanggapi kekeliruan input data dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah yang sempat menyebut angka pelayanan hanya sebesar 34 persen.
Di sela-sela pelepasan kontingen PORDA PERPAMSI VII di Kubar, Kamis (18/6/2026), Direktur Utama Perumdam TTB Kutim, Suparjan, membeberkan dua parameter utama yang digunakan BPKP dalam mengukur kinerja mereka:
Capaian Pelayanan Teknis (80%) Menunjukkan tren pertumbuhan konsisten dari tahun ke tahun (sebelumnya berada di angka 78% lalu naik ke 79%).
Cakupan Pelayanan Administrasi (56%) Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibandingkan dengan total seluruh populasi di Kabupaten Kutim.
”Data kami adalah data primer hasil penghitungan langsung dan pencocokan aktual di lapangan, bukan sekadar asumsi. Kami telah meminta agar kekeliruan data input yang sempat muncul di LKPJ kemarin segera diperbaiki oleh dinas terkait,” tegas Suparjan.
Sejalan dengan instruksi Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang meminta percepatan pelayanan, Perumdam TTB Kutim terus mengejar perluasan jaringan. Tahun ini, penambahan distribusi ditargetkan menyasar 11 desa baru demi mengikis kesenjangan akses air bersih di kawasan pedalaman.
Menanggapi kendala distribusi pada jam-jam sibuk, Suparjan memastikan langkah mitigasi risiko terus berjalan demi menjaga kontinuitas aliran ke pelanggan.
”Kami akui di beberapa titik aliran mungkin belum sepenuhnya deras pada siang hari, namun pasokan dipastikan tetap mengalir dan aman pada malam hari. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah tetangga yang mengalami krisis bahan baku air, kondisi pelayanan di Kutai Timur relatif jauh lebih stabil dan terkendali,” pungkas Suparjan. (*)

