SAMARINDA — Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO) Provinsi Kalimantan Timur resmi dibentuk. Kehadiran organisasi ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kuliner mie dan bakso di Kaltim untuk menyampaikan aspirasi serta memperluas jangkauan usahanya.
Kepengurusan DPW APMISO Kaltim terbentuk berdasarkan penunjukan langsung oleh Ketua Umum APMISO Pusat, Lasiman. Dalam struktur kepengurusan yang baru dilantik tersebut, Hadi Supranoto, S.Pd., M.Pd. dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua, didampingi Achmad Fauzi sebagai Sekretaris, dan Sampurno, SM sebagai Bendahara.
Sekretariat DPW APMISO Kaltim kini resmi beroperasi dan berpusat di Komp Batu Alam Permai, Jl. Anggrek Merpati 1 No. 107, Air Putih, Samarinda.
Ketua DPW APMISO Kaltim terpilih, Hadi Supranoto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan pusat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Pembina Pusat APMISO Jenderal Dudung Abdurachman serta Ir. Seno Aji selaku Pembina APMISO Kaltim.
”Alhamdulillah, terima kasih atas mandat dan amanah ini. Struktur kepengurusan DPW APMISO Kaltim telah terbentuk lengkap, mulai dari jajaran Penasihat, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, hingga Dewan Pengawas,” kata Hadi Supranoto.
Hadi menjelaskan, pembentukan APMISO di Kaltim dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan para pedagang mie dan bakso akan wadah yang mampu mengayomi dan menjembatani permasalahan mereka di lapangan.
”Kami ingin hadir sebagai fasilitator yang siap mendengar, mengayomi, dan memperjuangkan aspirasi para pedagang mie dan bakso di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” tuturnya.
Saat ini, kepengurusan APMISO telah terbentuk di 6 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Pihaknya kini tengah merampungkan pembentukan pengurus di 4 kabupaten/kota sisanya.
Setelah seluruh kabupaten/kota terbentuk, agenda pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW APMISO Kaltim rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM serta Pembina Pusat APMISO, Jenderal Dudung Abdurachman.
Sebagai langkah konkret, APMISO Kaltim bertekad menekan tingkat disparitas antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah menjalin kolaborasi dengan lembaga perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui skema kerja sama ini, akses pemmodalan bagi para pedagang mie dan bakso diharapkan dapat terbuka lebih luas sehingga mampu mendorong kapasitas dan pertumbuhan usaha.
Selain pembiayaan, APMISO juga berperan strategis sebagai jembatan komunikasi antara UMKM dan pemerintah agar kebijakan yang dilahirkan selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.
”Kolaborasi positif antara APMISO, perbankan, dan koperasi diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pedagang mie dan bakso. Kami juga membuka ruang bagi program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bersama-sama membangkitkan UMKM di Kaltim,” pungkas Hadi.(Kw)
