BALI – Kongres XI Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang berlangsung pada 5–6 Juni 2026 di Ballroom Istana Agung, Jembrana, Bali, resmi menetapkan Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna sebagai Ketua Umum GPM periode 2026–2031.
”Dengan demikian, Arya Wedakarna sah menjabat sebagai Ketua Umum GPM periode 2026–2031,” ujar pimpinan sidang sembari mengetuk palu sidang pada Sabtu (6/6/2026).
Keputusan tertinggi organisasi ini dicapai melalui jalur musyawarah mufakat. Sebelumnya, sempat muncul dua kandidat kuat, yaitu Arya Wedakarna dan Putra Naibaho. Namun, setelah berdialog dengan pimpinan sidang, kedua belah pihak sepakat membagi kepemimpinan: Arya Wedakarna sebagai Ketua Umum dan Putra Naibaho sebagai Sekretaris Jenderal.
Sejumlah peserta menegaskan bahwa seluruh rangkaian agenda kongres—mulai dari sidang pleno, pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ), hingga puncaknya pemilihan ketua—telah dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan sesuai tata tertib.
Meski jalannya kongres sempat diwarnai silang pendapat antarpeserta, situasi tersebut berhasil diredam dengan kepala dingin.
”Silang pendapat itu lumrah dalam kongres. Itulah dinamika organisasi,” kata Sekretaris GPM Provinsi DKI Jakarta, Robert Siagian, yang hadir sebagai utusan kongres.
Terpilihnya duet Arya Wedakarna dan Putra Naibaho dinilai menjadi momentum penting bagi kemandirian organisasi, khususnya dalam penguatan ideologi marhaenisme, perluasan jaringan, serta kaderisasi pemuda di tingkat nasional.
”Sosok Arya Wedakarna memiliki pengalaman dan kemampuan mumpuni dalam berorganisasi. Sementara itu, sekretaris jenderal terpilih merupakan sosok muda yang energik dengan wawasan organisasi yang tidak diragukan lagi,” puji Ketua GPM Kalimantan Timur, Bung Siraj.
Siraj juga berpesan agar seluruh kader pascakongres ini kembali merangkul satu sama lain. “Organisasi ini harus saling merangkul sesama kader GPM, dan diharapkan tidak ada lagi perpecahan,” tegasnya.
Dalam pidato perdananya, Arya Wedakarna mengajak seluruh kader untuk mengakhiri segala perbedaan pandangan yang sempat memanas selama proses kongres berlangsung.
”Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Setelah kongres selesai, saatnya seluruh kader bergandengan tangan untuk memperkuat GPM sebagai rumah besar perjuangan kaum marhaenis,” pungkas Arya.(Srj)
