SANGATTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan audiensi dengan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Kerja Bupati pada Kamis (27/11/25). Pertemuan ini, yang juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) Hari Dermanto, berlangsung dalam suasana akrab sebagai ajang silaturahmi sekaligus penyampaian apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Hari Dermanto, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ardiansyah atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Bawaslu menyerahkan dua dokumen penting: Buku Catatan Hasil Pengawasan dan Buku Catatan Demokrasi Pengawas se-Kaltim.
Heri menjelaskan bahwa Buku Catatan Hasil Pengawasan merangkum seluruh rangkaian kegiatan pengawasan, mulai dari proses rekrutmen hingga penetapan pasangan calon terpilih. Sementara itu, Buku Catatan Demokrasi berisi data teknis yang lebih detail, seperti perolehan suara, pelaksanaan kampanye, hingga dinamika pengawasan di lapangan.
“Kedua buku ini kami harapkan dapat menjadi referensi berharga bagi Pemkab dalam memahami seluk-beluk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kutim, Aswadi, menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan penguatan kelembagaan, khususnya mengenai ketersediaan kantor permanen Bawaslu. Mengingat saat ini kantor Bawaslu Kutim masih berstatus sewa, pihaknya sangat berharap adanya dukungan hibah tanah dari Pemkab agar lembaga pengawas ini dapat memiliki kantor tetap yang representatif.
“Kami sudah menyampaikan langsung permohonan ini kepada Bapak Bupati, dan Alhamdulillah respon beliau sangat positif. Semoga prosesnya dapat segera dipersiapkan ke depan,” ucap Aswadi.
Dalam audiensi tersebut, Bawaslu juga memaparkan rencana pengembangan inovasi berbasis digital yang diberi nama “Data Center”. Sistem ini dirancang untuk merekam seluruh aktivitas pengawasan pemilu secara komprehensif, mulai dari data rekrutmen pengawas, aktivitas kampanye dan dana kampanye, dukungan calon perseorangan, hingga database keanggotaan partai politik.
Sistem “Data Center” ini akan beroperasi secara daring (online) sehingga dapat diakses oleh publik dan diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan transparan. Bawaslu berharap program ini dapat terintegrasi dengan Pemkab Kutai Timur melalui koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta disinergikan dengan partai politik.
Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama antara Bawaslu dan Pemkab Kutai Timur untuk terus memperkuat pengawasan pemilu dan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas demokrasi di Kutim. (Adv/KOM)
